BAYANGKAN seorang lulusan baru yang sudah mengirim puluhan lamaran. Ijazah di tangan, sertifikat pelatihan terkumpul, tetapi yang datang hanya balasan otomatis, atau tidak ada sama sekali. Cerita seperti ini akrab di telinga generasi muda kita. Yang membuatnya membingungkan, angka resmi justru menunjukkan kabar yang tampak baik.
Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka nasional Februari 2026 sebesar 4,68 persen, turun tipis dibanding tahun sebelumnya. Sekilas ini sinyal positif. Namun angka tersebut belum menceritakan semuanya. Jumlah pekerja informal mencapai sekitar 87,74 juta orang, jauh di atas pekerja formal yang sekitar 59,93 juta. Artinya, banyak orang tercatat bekerja, tetapi belum tentu memiliki kepastian penghasilan, jaminan sosial, atau jenjang karier yang jelas.
Kelompok yang paling terasa dampaknya adalah anak muda. Pengangguran usia 15 hingga 24 tahun tercatat sekitar 17,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Data Sakernas Mei 2026 bahkan menunjukkan sekitar 1,03 juta lulusan diploma IV hingga doktoral belum bekerja. Gelar sarjana, yang selama ini dianggap tiket menuju pekerjaan layak, tidak lagi menjadi jaminan.
Di saat yang sama, gelombang pemutusan hubungan kerja belum reda. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 43.805 pekerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga Juli 2026, dan Banten berada di urutan ketiga dengan 4.767 pekerja. Angka ini merujuk pada peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, sehingga kondisi di lapangan bisa lebih besar. Bagi perusahaan, PHK adalah cara bertahan. Bagi pencari kerja muda, ia berarti pintu masuk yang makin sempit, karena perusahaan yang berhemat cenderung menahan perekrutan.
Bagi kita di Tangerang Selatan, ini bukan cerita dari tempat yang jauh. Sebagai bagian dari Banten sekaligus wilayah penyangga Jakarta yang dihuni banyak anak muda dan lulusan baru, Tangsel sulit disebut kebal dari tekanan ini. Persaingan mencari kerja terasa dekat, dari teman kuliah, tetangga, hingga anggota keluarga sendiri.
Opini/Pemaparan
Argumen saya sederhana: persoalan kita bukan semata kekurangan lapangan kerja, melainkan perencanaan sumber daya manusia (SDM) yang tidak tersambung antara dunia usaha, pemerintah, kampus, dan pencari kerja itu sendiri.
Paradoks yang terlupakan. Di satu sisi, banyak anak muda sulit mendapat pekerjaan. Di sisi lain, sekitar 48 persen perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang kompetensinya sesuai kebutuhan. Jadi yang bermasalah adalah kecocokan antara orang yang mencari kerja dan pekerjaan yang tersedia.
Di sinilah perencanaan SDM seharusnya berperan. Secara sederhana, ia adalah upaya memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, lalu menyiapkan orang yang tepat, dengan keterampilan yang tepat, pada waktu yang tepat. Prosesnya mencakup menginventarisasi tenaga kerja yang ada, meramalkan kebutuhan dan ketersediaan ke depan, menutup selisihnya lewat rekrutmen, pelatihan, atau pengembangan karier, lalu mengevaluasinya secara berkala.
Perencanaan yang baik juga harus fleksibel, karena kondisi ekonomi, teknologi, dan demografi terus berubah. Bila langkah-langkah ini diabaikan, hasilnya seperti yang kita lihat sekarang: lowongan sulit terisi, sementara pencari kerja menumpuk.
Perusahaan yang reaktif. Dalam praktiknya, banyak organisasi masih bekerja secara reaktif: merekrut ketika kekurangan orang, lalu memberhentikan ketika keuangan menipis. Pelatihan ulang (reskilling) sering dianggap biaya, bukan investasi. Padahal perusahaan yang memproyeksikan kebutuhan keterampilan sejak dini punya lebih banyak pilihan dibanding sekadar memangkas karyawan.
Sebuah studi yang dimuat ANTARA menyebut sekitar 53 persen pemberi kerja kesulitan menemukan lulusan yang siap menghadapi era AI. Kita perlu berhati-hati agar tidak menyederhanakan: data yang ada tidak menyatakan bahwa AI adalah penyebab utama PHK.
Namun AI jelas mengubah standar. Tugas rutin yang biasanya dikerjakan pegawai pemula kini bisa dibantu mesin, sehingga perusahaan menuntut lulusan baru sudah memiliki kemampuan lebih. Jalur belajar sambil bekerja pun semakin sempit.
Kampus yang tertinggal. Kurikulum sering bergerak lebih lambat dibanding kebutuhan industri. Lulusan menguasai teori, tetapi belum terbiasa dengan literasi data, kolaborasi lintas fungsi, atau pemanfaatan AI dalam pekerjaan. Sementara itu, data kebutuhan tenaga kerja tersebar di banyak instansi dan belum selalu sampai ke kampus dalam bentuk yang mudah dipakai.
Kendala yang nyata. Kita juga perlu jujur bahwa perencanaan SDM memang tidak mudah. Standar kemampuan tenaga kerja yang pasti belum ada, sehingga penilaian sering bersifat perkiraan. Manusia pun bukan mesin: tidak semua hal bisa dihitung dalam rencana. Ditambah kebijakan ketenagakerjaan dan kondisi pasar kerja yang terus bergeser, perencanaan menuntut data yang akurat dan evaluasi yang rutin, bukan sekadar dokumen tahunan.
Gen Z bukan sekadar korban. Kebiasaan mengandalkan ijazah tanpa membangun portofolio, pengalaman magang, atau keterampilan tambahan membuat lulusan mudah tersisih dalam persaingan yang semakin selektif. Kritik yang sering dialamatkan kepada Gen Z memang tidak selalu adil, tetapi kesiapan pribadi tetap bagian dari persamaan.
Penutup/Solusi
Tidak ada satu pihak yang bisa menyelesaikan persoalan ini sendirian. Setiap pihak punya peran yang perlu dijalankan bersama.
- Perusahaan: menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja beberapa tahun ke depan, membuka program magang yang sungguh mengajarkan keterampilan, serta menyiapkan reskilling agar tidak hanya bergantung pada PHK saat kondisi berubah.
- Pemerintah: membuka pemetaan kebutuhan tenaga kerja per sektor dan per daerah, lalu menghubungkannya dengan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Data ketenagakerjaan semestinya menjadi bahan perencanaan, bukan sekadar laporan
- Kampus: lebih sering duduk bersama industri untuk memperbarui kurikulum, memperluas kesempatanpraktik kerja, dan membekali mahasiswa dengan literasi data serta AI.
- Gen Z: tidak berhenti pada ijazah. Keterampilan digital, kemampuan berkomunikasi, literasi AI, dan kemauan belajar hal baru adalah modal yang kini dicari. Proyek mandiri, magang, atau kegiatan organisasi bisa menjadi pembeda nyata di mata
Turunnya angka pengangguran memang layak disyukuri, tetapi ia bukan alasan untuk berpuas diri. Selama anak muda terdidik masih kesulitan masuk dunia kerja dan perusahaan masih mengeluh sulit menemukan talenta, masalahnya jelas bukan sekadar kurangnya lapangan kerja.
Yang belum tersambung adalah perencanaan SDM kita. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, melainkan siapa yang mau memulai menyambungkannya. Sebab bonus demografi hanya akan menjadi bonus bila generasi mudanya benar-benar disiapkan.
Penulis:
Nazwah Azizah Dzakiyyah Rahman
