BAGI banyak keluarga, pendidikan adalah harapan pertama untuk keluar dari hidup yang serba pas-pasan. Di teori, pendidikan memang seharusnya jadi jalan keluar dari kemiskinan. Tapi di Indonesia, bagi banyak orang, pendidikan justru terasa seperti barang mahal yang hanya bisa dijangkau oleh yang punya uang.
Lalu muncul pertanyaan: apakah pendidikan benar-benar menyamaratakan kesempatan, atau malah memperlebar jarak antara orang kaya dan orang miskin?. Di lapangan, kenyataan tidak sesederhana yang tertulis.
Pemerintah sudah ada program sekolah gratis dan wajib belajar, tapi orang tua tetap harus memikirkan banyak biaya. Uang kegiatan, seragam baru, buku tambahan, ongkos ke sekolah, bahkan biaya praktik. Semua ini sering tidak tertulis di aturan resmi, tapi tetap harus dibayar. Di desa-desa kecil, masalahnya bahkan lebih berat.
Ada sekolah yang ruang kelasnya bocor saat hujan, guru datang tidak setiap hari, dan anak-anak harus melewati jalan tanah yang licin untuk sampai ke kelas. Kondisi seperti ini membuat pendidikan seolah jadi hak istimewa, bukan hak semua orang. Akibatnya, banyak anak yang harus berhenti sekolah bukan karena tidak mau belajar, tapi karena orang tuanya sudah tidak sanggup membayar biaya yang terus muncul.
Kalau pendidikan masih dianggap barang mewah, dampaknya langsung terasa pada kehidupan sehari-hari. Anak yang putus sekolah atau hanya sekolah sampai tingkat rendah biasanya punya keterampilan yang terbatas.
Mereka sering hanya bisa bekerja di sektor informal yaitu seperti jadi tukang ojek, penjual kecil, atau pekerja harian dengan pendapatan yang tidak menentu dan hampir tidak ada ruang untuk berkembang. Sementara anak yang punya akses pendidikan lebih baik sering mendapat kesempatan kerja yang lebih jelas dan pendapatan yang lebih tetap. Begitu terus berputar: orang miskin sulit sekolah, tetap miskin, dan anaknya menghadapi tantangan yang sama.
Lama-lama, kemajuan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat tetap di tempat yang sama. Pemerintah sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran pendidikan yang besar, bahkan lebih dari 20% dari APBN.
Tapi di lapangan, banyak yang merasa bantuan itu tidak selalu tepat sasaran. Masih ada biaya tersembunyi yang dibebankan ke orang tua, dan kualitas sekolah di kota masih jauh berbeda dengan di desa. Sistem pendidikan sering kali hanya mengejar angka: jumlah siswa yang masuk, angka partisipasi, dan sebagainya, tapi kurang memperhatikan apakah pendidikan itu benar-benar berkualitas dan terjangkau. Sungguh disayangkan jika anggaran besar hanya jadi angka di kertas, sementara jutaan anak masih menganggap pendidikan sebagai sesuatu yang mahal dan hampir tidak bisa mereka raih.
Sekarang, kita perlu kembali ke makna pendidikan yang sebenarnya yaitu pendidikan harus bisa diakses oleh semua, tanpa biaya tersembunyi yang memberatkan. Fasilitas sekolah perlu diperbaiki secara merata, dan materi pelajaran harus dibikin lebih relevan dengan kehidupan nyata, supaya anak-anak bisa belajar untuk mandiri secara ekonomi.
Pemerintah perlu tegas menertibkan pungutan liar dan memastikan anggaran pendidikan benar-benar sampai ke keluarga yang paling membutuhkan. Dunia usaha dan masyarakat juga bisa ikut terlibat, agar pendidikan tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai investasi bersama. Ketika pendidikan benar-benar terjangkau dan berkualitas bagi semua, barulah ia bisa menjadi jalan keluar yang nyata bukan lagi sekadar harapan yang sulit dijangkau oleh mereka yang terpinggirkan.
Penulis:
Dinda Yuniara Dima 251011600128
Kristiani Rohani Simanullang251011600048
Mahasiswa Universitas Pamulang
