TANGSELXPRESS – Anda pemilik kartu identitas seperti KTP atau lainnya wajib waspada. Ini karena kejahatan perbankan makin canggih dan makin sulit dibendung.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus pembuatan rekening nasabah bank dengan menggunakan identitas orang lain tanpa izin dengan bantuan Artificial Intelligence (AI).
Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi. Kasus kejahatan perbankan ini terjadi pada periode Mei hingga Juni tahun 2024 di Jakarta Selatan.
“Tersangka dua orang, yakni PM (33) dan MR (29),” ucapnya.
Ade Ary menjelaskan, kasus ini berawal saat pelapor selaku karyawan salah satu bank yang bertugas dan bertanggung jawab mendeteksi pola anomali transaksi dari proses pengajuan pinjaman dari pola transaksi yang terindikasi fraud (penipuan).
Karyawan itu melakukan tindakan preventif dari temuan suspect tersebut berada di bank.
“Pelapor mengetahui adanya kejadian anomali transaksi yang dilakukan oleh beberapa akun, setelah dilakukan pendalaman terhadap beberapa akun yang dicurigai,” katanya.
Menurut dia, akun tersebut terdeteksi pada saat verifikasi pembukaan rekening bank melalui aplikasi menggunakan bantuan Artificial Intelligence (AI) dengan merekayasa video verifikasi wajah tersebut, sehingga dianggap pemilik data yang sebenarnya.
“Kedua tersangka yang ditangkap memiliki peran masing-masing, PM berperan memasukkan atau menggunakan data orang lain untuk pembuatan rekening nasabah bank,” katanya.
Tersangka PM juga berperan merekayasa video verifikasi wajah dengan maksud dan tujuan agar video verifikasi wajah tersebut dianggap sebagai pemilik data diri yang sebenarnya, sehingga akun aplikasi dapat diaktivasi.
“Sementara peran MR mengirimkan data diri orang lain kepada PM seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat dan nama ibu kandung. Data-data tersebut didapat secara tanpa izin dari pemilik data tersebut,” kata Ade Ary.
Para tersangka dikenakan dengan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp12 miliar,” ujar Ade Ary.
