TANGSELXPRESS– Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan lima program prioritas untuk memperkuat pendidikan, perlindungan, dan pemberdayaan santri dalam peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
Mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”, peringatan tahun ini menjadi momentum penguatan peran pesantren melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Safe Santri, penguatan pengakuan ijazah pesantren, hingga pengembangan kompetensi santri di era digital.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, Hari Santri tidak dapat dipisahkan dari sejarah Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratusy Syeikh KH Hasyim Asy’ari bersama KH Wahid Hasyim pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Menurutnya, Resolusi Jihad menegaskan kewajiban mempertahankan kemerdekaan dan menjadi bagian penting dari rangkaian sejarah yang melatarbelakangi lahirnya Hari Pahlawan pada 10 November.
“Inti Resolusi Jihad menekankan bahwa membela tanah air adalah fardu ain. Setiap individu dengan kapasitasnya masing-masing wajib mempertahankan kemerdekaan RI. Cikal bakal inilah yang melahirkan Hari Pahlawan 10 November. Keduanya merupakan satu kesatuan sejarah bangsa Indonesia,” ujar Nasaruddin seusai upacara.
Ia menegaskan, perjuangan santri pada masa kini tidak lagi sebatas perjuangan fisik, tetapi juga diwujudkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan penguatan akhlak.
“Zaman boleh berubah dan tantangan terus berganti, tetapi nyala api pengabdian santri untuk Indonesia tidak boleh padam walau sekejap pun,” tegasnya.
5 Program Prioritas Kemenag untuk Pesantren
Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren, Kemenag memperkenalkan lima program prioritas yang diarahkan untuk memperkuat fungsi pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Berikut lima program yang menjadi fokus Kemenag:
1. Safe Santri: Pesantren Bebas Kekerasan
Program Safe Santri ditujukan untuk membangun lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan ramah anak. Kemenag mengukuhkan satgas khusus untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan perundungan sekaligus mendorong penanganan pengaduan.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan satuan tugas Safe Santri,” ujar Nasaruddin saat meresmikan satgas tersebut.
2. Penguatan Rekognisi Ijazah Pesantren
Kemenag mendorong penguatan pengakuan terhadap ijazah lulusan pesantren, mulai dari jenjang ula, wustha, dan ulya hingga ma’had aly.
Program ini ditujukan untuk memperkuat kesetaraan pengakuan kualifikasi pendidikan pesantren dengan pendidikan formal, sehingga santri memiliki kesempatan lebih luas untuk melanjutkan pendidikan dan meniti karier profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pesantren Adaptif dan Mandiri
Program ini berfokus pada penguatan kemandirian ekonomi berbasis komunitas serta pemanfaatan teknologi di lingkungan pesantren.
Kemenag juga mematangkan kurikulum pemberdayaan ekonomi bagi madrasah aliyah dan pesantren dengan mengacu pada praktik pengembangan agribisnis pesantren di Jawa Barat.
4. Santri 5.0
Program Santri 5.0 diarahkan untuk melahirkan generasi yang memiliki pemahaman agama kuat sekaligus menguasai keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman.
Santri didorong untuk percaya diri dalam mengembangkan potensi dan berkarier di berbagai bidang, baik sebagai ulama, ilmuwan, pengusaha, maupun pemimpin bangsa.
5. Dakwah Digital
Melalui program Dakwah Digital, Kemenag mendorong santri dan pesantren memanfaatkan media sosial serta berbagai platform digital untuk menyebarkan konten keislaman yang menyejukkan, moderat, dan berbasis keilmuan.
Program ini diharapkan memperluas jangkauan dakwah sekaligus meningkatkan kemampuan santri dalam memproduksi konten yang bertanggung jawab di ruang digital.
Kemenag Bentuk Satgas untuk Cegah Kekerasan di Pesantren
Selain meluncurkan program prioritas, Kemenag menyoroti pentingnya perlindungan santri menyusul munculnya berbagai laporan mengenai perundungan dan persoalan hukum yang dikaitkan dengan lembaga pendidikan keagamaan.
Nasaruddin menjelaskan, keterbukaan pelaporan menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan. Namun, ia meminta masyarakat membedakan pesantren dengan lembaga pendidikan atau kelompok lain yang menggunakan istilah serupa.
Menurutnya, pesantren memiliki unsur dan karakteristik tertentu, termasuk keberadaan kiai dengan sanad keilmuan yang jelas, santri, pondok, masjid, dan pembelajaran kitab kuning.
“Banyak masalah muncul sebetulnya di luar kontrol Kemenag. Ada kelompok bela diri atau majelis taklim tiba-tiba menamakan diri pesantren. Padahal pesantren ada rukunnya (arkan): harus ada kiai dengan sanad ilmu yang jelas, ada santri, ada pondok, ada masjid, dan ada kitab kuning. Jika tidak ada, itu bukan pesantren menurut definisi Kemenag,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pesantren Kemenag Basnang Said menjelaskan, Satgas Safe Santri direncanakan melibatkan berbagai unsur, mulai dari tokoh publik, pembuat konten, hingga aparat penegak hukum.
Kemenag juga berencana menghadirkan konten edukasi melalui podcast untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kekerasan dan perlindungan santri.
“Kita sedang mem-plan-kan satgas ini melibatkan tokoh-tokoh seperti Habib Jafar, Willy Salim, Gus Kausar, hingga Atta Halilintar, dan Gus Ipang Wahid. Podcast edukasi juga akan kita siapkan. Di dalam Satgas nanti ada unsur kepolisian dan kejaksaan agar jika ada kasus, bisa langsung diproses hukum,” ungkap Basnang.
Ia menambahkan, para pengasuh dan pembimbing konseling di pesantren juga akan didorong mengikuti sertifikasi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Basnang mengingatkan agar setiap laporan ditangani berdasarkan lokasi dan karakteristik lembaga tempat kejadian berlangsung, sehingga persoalan di lembaga pendidikan lain tidak serta-merta digeneralisasi sebagai persoalan pesantren.
“Kita harus jujur kepada publik. Kalau memang kejadian di pesantren, katakan di pesantren. Tapi kalau bukan di pesantren—seperti di TPA, TPQ, atau madrasah diniyah—jangan langsung disgeneralisasi sebagai pesantren hanya karena anak-anaknya memakai peci dan sarung,” ujarnya.
Santri Tetap Belajar di Tengah Karhutla
Dalam kesempatan yang sama, Basnang turut menyinggung dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sulawesi.
Kemenag menyiapkan skema pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi santri di daerah terdampak agar kegiatan pendidikan tetap berlangsung meskipun kondisi lingkungan terganggu asap.
Menurut Basnang, pembelajaran dapat memanfaatkan fasilitas layar besar atau one screen yang tersedia di pesantren. Dengan fasilitas tersebut, santri diharapkan tetap dapat mengikuti materi dari guru maupun kiai secara interaktif.
“Kami sudah meminta data dari kabid PD Pontren di daerah terdampak karhutla. Untuk pesantren, PJJ bisa dilakukan memanfaatkan fasilitas layar besar (one screen) di pondok, sehingga santri tetap dapat menyimak pelajaran dari guru atau kiai secara interaktif tanpa terganggu asap,” pungkasnya.
Selain penguatan program pendidikan dan perlindungan santri, Nasaruddin menyebut dukungan kesejahteraan juga menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah pesantren telah memperoleh dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, serta fasilitas digital untuk menunjang pembelajaran.
Kemenag juga menyambut pembentukan Ditjen Pesantren sebagai penguatan kelembagaan dalam pembinaan dan penataan pendidikan pesantren.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap pesantren semakin mampu menjalankan perannya dalam mencetak generasi berilmu, berakhlak, mandiri, serta siap berkontribusi bagi pembangunan Indonesia.
