TANGSELXPRESS- Badan Gizi Nasional (BGN) memutakhirkan data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari hasil pemutakhiran tersebut, sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang telah bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai telah mandiri secara finansial.
“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude merupakan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya. Tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9/2026).
Data Lebih dari 580 Ribu Satuan Pendidikan Dimutakhirkan
Pemutakhiran data penerima manfaat MBG dilakukan BGN bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Proses tersebut mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, mulai dari sekolah negeri, sekolah swasta, madrasah, pondok pesantren, hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Sementara sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya belum menerima program tersebut dan akan masuk dalam tahapan perluasan layanan.
“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya, artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG,” ujar Sudaryono.
Banyak Sekolah Ajukan Permohonan MBG
BGN juga menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang hingga kini belum mendapatkan layanan MBG.
Sudaryono mengatakan, setiap permohonan akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi dan pemetaan. Layanan MBG kemudian diberikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, pemutakhiran data penerima manfaat menjadi bagian penting dalam memastikan perluasan program MBG berjalan secara terukur dan tepat sasaran.
Perluasan layanan, kata Sudaryono, tidak semata-mata mempertimbangkan jumlah satuan pendidikan yang harus dilayani. BGN juga memperhatikan skala prioritas dan kondisi masing-masing wilayah.
Dengan demikian, pemutakhiran data diharapkan dapat membantu BGN menentukan sasaran penerima manfaat sekaligus menyusun tahapan perluasan program MBG di berbagai daerah.
