TANGSELXPRESS – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Dalam ketetapan tersebut, MUI tidak hanya mengharamkan penggunaan vape, tetapi juga aktivitas produksi hingga perdagangan produk rokok elektrik.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapan itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak buruk penggunaan rokok elektrik terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat.
Menurutnya, vape mengandung zat yang berpotensi membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta dapat disalahgunakan sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Niam, dikutip dari MUI Digital, Selasa (10/11/2026).
MUI Soroti Kandungan Nikotin dalam Vape
Dalam fatwa tersebut, rokok elektrik dijelaskan sebagai perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan cairan atau zat tertentu hingga menghasilkan aerosol atau uap untuk dihirup penggunanya.
Cairan vape umumnya mengandung sejumlah bahan, di antaranya nikotin, gliserin, dan perasa.
MUI menyoroti kandungan nikotin yang bersifat adiktif dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Pertimbangan lainnya adalah potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Atas dasar tersebut, MUI menetapkan larangan tidak hanya terhadap penggunaannya, tetapi juga penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi zat terlarang.
Produksi dan Perdagangan Vape Juga Diharamkan
Hal yang menjadi perhatian dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 adalah cakupan larangan yang turut menyasar pelaku usaha.
Dalam ketentuan hukum fatwa tersebut, terdapat tiga poin utama yang ditegaskan, yakni:
- Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.
- Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
- Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.
Dengan demikian, ketetapan tersebut tidak hanya menyasar konsumen, tetapi juga pihak yang terlibat dalam rantai bisnis rokok elektrik, mulai dari produsen hingga pedagang.
MUI Minta Masyarakat Patuhi Fatwa Vape
Prof Niam berharap penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak penggunaan rokok elektrik.
Ia juga berharap para pelaku usaha dan generasi muda dapat memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam tersebut.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga kesehatan jasmani, melindungi kelestarian lingkungan, serta mencegah ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Fatwa ini sekaligus menjadi penegasan sikap MUI terhadap penggunaan dan peredaran rokok elektrik di tengah masyarakat.
