TANGSELXPRESS- Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara mengenai polemik ijazah dan isu pemakzulan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Gibran menegaskan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menempuh jalur hukum dalam menghadapi persoalan dokumen pendidikannya. Ia diminta menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S-1), melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran setelah bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas dinamika politik yang berkembang, termasuk polemik yang menyeret nama Wapres.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika tersebut menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran di Istana, Selasa (10/11/2026).
Gibran mengaku menghormati berbagai nasihat yang diberikan Prabowo. Bahkan, ia menyebut Presiden sudah seperti sosok ayah yang memberikan perhatian dan banyak masukan kepadanya.
“Tadi pagi, saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” katanya.
Salah satu arahan Prabowo, menurut Gibran, adalah meminta dirinya tetap berjuang melalui jalur hukum dengan menunjukkan seluruh dokumen pendidikan yang dimiliki.
“Salah satu sarannya adalah agar saya tetap fight (berjuang) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari jenjang SD hingga S-1,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Gibran juga mengaku diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait langkah hukum berupa pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
“Saya juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA),” lanjut Gibran.
Polemik dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian publik setelah muncul gugatan dan proses hukum yang mempersoalkan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.
Persoalan tersebut kemudian meluas hingga memunculkan wacana pemakzulan. Sejumlah pihak bahkan mendorong DPR untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Di tengah polemik yang berkembang, Gibran menyatakan menghormati kritik dan aspirasi masyarakat serta memilih menghadapi persoalan tersebut melalui jalur hukum.
