PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto telah menjadi medan pertempuran wacana paling tajam akhir akhir ini. Di satu sisi, para penerima manfaat anak sekolah, ibu hamil, dan balita dari keluarga prasejahtera berdoa agar program ini kekal. Di sisi lain, gelombang demonstrasi mahasiswa menuntut pencabutan program MBG.
Hal ini buka sekadar perbedaan pendapat mereka yang mewakili benturan antara realitas perut lapar dan kecemasan fiskal, antara kebutuhan gizi anak anak di masa depan dan ketakutan akan ekonomi nasional kedepannya. Untuk memahami kontestasi ini, kami menganalisis puluhan pemberitaan, data resmi kementerian, riset lembaga independen, serta meperhatikan secara langsung perspektif dari kedua kubu.
Perspektif Penerima Manfaat yang Ketakutan
Adanya makanan bergizi gratis dan lapangan kerja yang tercipta dari dapur MBG membuat penerima manfaat ini merasa berat jika terhentinya program ini. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan 21,6% anak Indonesia masih mengalami stunting, dan survei cepat Kementerian Kesehatan di 10 kabupaten penerima MBG mendapati peningkatan asupan kalori murid SD hingga 27% setelah dua bulan program berjalan. Lebih jauh, sebuah studi mikro oleh Lembaga Demografi UI (Februari 2025) terhadap 400 keluarga penerima menemukan bahwa MBG mengurangi pengeluaran pangan rumah tangga rata-rata Rp 120.000 per anak per bulan. Uang itu bisa dialihkan untuk membeli buku, transportasi, atau tabungan darurat.
MBG bukan cuma soal gizi. Ini jaring pengaman sosial yang langsung terasa, efek berganda program ini juga menghidupkan ekonomi lokal: dapur MBG wajib memakai bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan sekitar. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat 12.000 UMKM terlibat sebagai pemasok.
Namun, suara-suara ini nyaris tak terdengar di tengah ramainya demonstrasi. Mereka tersebar di pelosok, tidak terorganisasi dalam serikat atau aliansi. Aspirasi mereka kadang hanya sampai ke grup WhatsApp paguyuban wali murid.
Perspektif Mahasiswa yang Menolak program MBG
Sementara itu, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI, GMNI, dan aliansi independen menggelar aksi demo yang menuntut pemberhentian MBG. Mereka membawa kajian ekonomi yang mengkhawatirkan.Argumen utama demonstran dapat diringkas dalam tiga poin:
- Beban Fiskal Jangka Panjang. Jika MBG diperluas hingga 82,9 juta penerima di 2029, dengan asumsi biaya per porsi naik inflasi, total anggaran bisa menembus Rp 400 triliun per tahun. Itu hampir setara dengan seluruh anggaran pendidikan kita saat ini. Dananya dari mana? Utang lagi?. Data Bank Dunia (2024) memang memproyeksikan rasio utang Indonesia terhadap PDB dapat mencapai 45% di 2026 jika defisit tak dikekang.
- Implementasi Bermasalah. Investigasi harian Kompas (Maret 2025) menemukan 14% dapur MBG di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur terlambat beroperasi karena distribusi bahan tersendat. Di beberapa tempat, makanan datang dingin, porsi tidak sesuai standar. Temuan Ombudsman RI juga mencatat 37 laporan dugaan markup harga bahan baku.
- Alternatif Kebijakan. Aliansi mahasiswa mengusulkan realokasi anggaran MBG ke perbaikan infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas guru, dan bantuan langsung tunai bersyarat. Dikelola dengan transparansi ketat dan dana yang lebih kecil.
Analisis Dua Kubu
Perbedaan kedua kubu sejatinya terletak pada perspektif waktu dan kedekatan terhadap dampak. Penerima manfaat hidup dalam realitas sekarang: anak yang lapar hari ini tidak bisa menunggu sampai anggaran negara “sehat” lima tahun lagi. Sebaliknya, mahasiswa yang umumnya berasal dari kelas menengah terdidik melihat MBG dalam bentang masa depan, sebagai beban fiskal yang akan ditanggung oleh generasi mereka.
Program ini menyentuh persoalan gizi yang sudah kronis, sehingga tidak bisa dihapus mentah-mentah. Namun, kritik mahasiswa soal transparansi dan efisiensi juga valid.
Beberapa data perlu diletakkan di tengah untuk menimbang. Pertama, rasio pajak Indonesia masih rendah (10,2% PDB), sehingga ruang fiskal memang sempit. Tetapi, studi Copenhagen Consensus (2024) menyebut investasi gizi memberi return 16 kali lipat dalam bentuk produktivitas dan penghematan biaya kesehatan. Artinya, MBG bisa menjadi investasi, asalkan tepat sasaran dan bersih.
MBG adalah cermin paradoks Indonesia, negara dengan potensi pangan melimpah, tetapi masih bergelut dengan kelaparan mikro di tingkat rumah tangga. Program ini telah menjadi titik temu antara harapan dan kecemasan, antara perut dan akal.
Menghapus MBG secara total sama tidak bijaknya dengan memaksakannya tanpa koreksi. Publik harus menuntut penyempurnaan terus-menerus, didasari bukti, bukan teriakan. Sudah peran pemerintah untuk memperhatikan gizi anak untuk masa depan negara tanpa meninggalkan utang yang membengkak. Demi jutaan anak yang akhirnya bisa tersenyum di jam istirahat.
Penulis:
Anisa Rahmi
Pepino Rei Wahyudi
Mahasiswa Akuntansi Universitas Pamulang
