JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan langkah mitigasi terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026 di tengah konflik yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah. Meski persiapan penyelenggaraan haji telah mencapai sekitar 95 persen, pemerintah tetap menyiapkan sejumlah skenario darurat demi menjamin keselamatan jamaah.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa keselamatan jamaah menjadi prioritas utama sesuai arahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, pemerintah telah memetakan berbagai kemungkinan jika konflik di wilayah tersebut semakin berkepanjangan.
Dalam wawancara di kantor Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta, Rabu (11/3/2026), yang dilansir dari Beritasatu.com, Irfan menyebutkan ada tiga skenario utama yang telah dipersiapkan pemerintah terkait keberangkatan jamaah haji tahun ini.
Pertama, kemungkinan jamaah tidak berangkat sama sekali jika kondisi keamanan tidak memungkinkan. Kedua, keberangkatan dilakukan secara terbatas, sehingga tidak semua jamaah dapat diberangkatkan. Ketiga, skenario yang dinilai paling sulit yakni jamaah sudah berada di Tanah Suci namun situasi keamanan tiba-tiba memburuk.
“Ada kemungkinan situasi total tidak berangkat. Itu lebih mudah. Ada kemungkinan situasi berangkat tetapi tidak semuanya, dan yang lebih sulit lagi, kemungkinan sudah berangkat tetapi tiba-tiba situasi memburuk,” ujar Irfan.
Selain menyiapkan skenario keberangkatan, Kementerian Haji dan Umrah juga membahas opsi teknis penerbangan bersama maskapai. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengalihkan rute penerbangan melalui jalur selatan melewati Benua Afrika untuk menghindari wilayah konflik di Timur Tengah.
Namun, perubahan rute tersebut berpotensi menimbulkan biaya tambahan serta memperpanjang durasi perjalanan sekitar 3 hingga 5 jam. Selain itu, penerbangan kemungkinan harus melakukan satu kali pemberhentian (one stop) sebelum tiba di tujuan.
Lebih lanjut, Irfan menegaskan bahwa seluruh langkah strategis ini terus dikonsultasikan dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia khususnya Komisi VIII DPR RI, serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang memiliki keahlian dalam analisis geopolitik.
Pemerintah berharap situasi di Timur Tengah segera membaik sehingga jamaah haji Indonesia dapat menunaikan ibadah dengan aman dan kembali ke Tanah Air dengan selamat pada musim haji 2026.
