DI tengah kehidupan yang semakin digital, kesadaran generasi muda terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) justru menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Padahal, HAM merupakan fondasi demokrasi: hak untuk dihargai, untuk bebas berpendapat, dan untuk dilindungi dari diskriminasi. Namun realitas di lapangan memperlihatkan sebaliknya.
Kasus-kasus pelanggaran HAM terus meningkat. Relawan pembela HAM diserang, laporan masyarakat ke Komnas HAM melonjak, dan ruang digital memperlihatkan wajah baru dari pelanggaran HAM: cyberbullying, doxing, penyebaran kebencian, hingga diskriminasi berbasis identitas. Di balik semua itu, ada masalah yang lebih mendasar: rendahnya literasi HAM, terutama di kalangan generasi muda yang hidup dan berinteraksi hampir sepenuhnya melalui teknologi.
Generasi ini sebenarnya melek digital, namun belum tentu melek HAM. Mereka aktif di media sosial, tetapi tidak semua memahami batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran yang merugikan. Banyak yang terpapar informasi, namun tidak semuanya mampu memilah kebenaran di baliknya. Kesenjangan pemahaman ini membuat pemuda rentan menjadi korban maupun pelaku pelanggaran HAM.
Di sinilah kehadiran CivicCare menjadi penting. Program ini mencoba menjawab tantangan tersebut dengan pendekatan yang paling dekat dengan kehidupan anak muda: teknologi digital. Alih-alih mengajarkan HAM dengan cara formal dan kaku, CivicCare membawanya ke ruang yang lebih interaktif, inklusif, dan relevan dengan keseharian mereka.
Teknologi: Tantangan sekaligus Solusi
Pendidikan HAM selama ini identik dengan buku tebal dan diskusi kelas yang formal. Untuk sebagian anak muda, pendekatan itu terasa jauh dari pengalaman mereka di dunia nyata.
CivicCare memilih jalan berbeda. Platform digital digunakan sebagai jembatan untuk mengajak pemuda mengenal HAM melalui cara belajar yang mereka sukai: video pendek, forum diskusi, konten kreatif, hingga aplikasi edukasi. Program ini tidak hanya mengenalkan konsep HAM, tetapi juga membangun literasi digital dan etika bermedia. Sebab sadar HAM tanpa sadar digital hanya akan menghasilkan pemahaman yang timpang.
Pemuda diajak memahami bahwa dunia digital adalah ruang publik, dan setiap tindakan di dalamnya memiliki dampak. Mereka belajar mengenali bentuk pelanggaran HAM digital, memahami bagaimana melindungi diri, dan tahu kapan harus melaporkan atau bersuara.
Mendorong Pemuda untuk Tidak Sekadar Tahu, tetapi Bertindak
CivicCare tidak menempatkan pemuda sebagai objek yang hanya menerima informasi. Mereka justru dilibatkan sebagai pencipta konten, fasilitator diskusi, hingga penggerak kampanye HAM kecil-kecilan. Inilah keunggulan pendekatan berbasis partisipasi: pesan menjadi lebih mudah diterima karena disampaikan oleh orang-orang seusia mereka.
Dengan desain yang inklusif, CivicCare juga dapat diakses di wilayah dengan keterbatasan teknologi. Konten dapat disesuaikan dengan perangkat sederhana, dan program bisa digabungkan dengan metode offline jika diperlukan. Pendidikan HAM akhirnya menjadi sesuatu yang bisa diakses siapa pun, di mana pun.
Kolaborasi adalah Kunci
Untuk memperkuat kesadaran HAM pemuda, sekolah saja tidak cukup. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, platform digital, lembaga HAM, dan komunitas pemuda. CivicCare membuktikan bahwa kolaborasi semacam ini bukan hanya mungkin, tetapi justru menjadi syarat keberhasilan pendidikan HAM di era digital.
Jika Indonesia ingin mencetak generasi muda yang sadar hak dan kewajiban, maka teknologi harus menjadi bagian utama dari strategi nasional pendidikan HAM. Infrastruktur digital yang merata, pelatihan literasi digital, serta kurikulum yang adaptif harus menjadi prioritas bersama.
CivicCare membawa optimisme baru dalam upaya membangun literasi HAM di kalangan pemuda. Program ini menunjukkan bahwa teknologi tidak selalu menjadi sumber masalah ia juga bisa menjadi solusi. Ketika pemuda diberi ruang untuk belajar, berdiskusi, dan berkreasi tentang HAM, mereka bukan hanya menjadi pengguna digital yang cerdas, tetapi juga warga negara yang peduli dan berdaya.
Membangun kesadaran HAM di kalangan pemuda bukan semata tugas pendidikan, melainkan investasi untuk masa depan demokrasi Indonesia. Karena di tangan merekalah, nilai-nilai kemanusiaan akan terus hidup dan diwariskan.
Penulis:
Endang Dwiyanto
Program Studi Pendidikan Pancasila Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pamulang
