JAKARTA – Pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, Amerika Serikat, dinilai sebagai cerminan nyata dari nilai-nilai Pancasila di panggung global. Pidato Prabowo dianggap bukan sekadar pernyataan resmi, melainkan artikulasi jati diri bangsa yang relevan di tengah dinamika dunia.
Menurut Analis Indeks Data Nasional (IDN), Ayip Tayana, pidato tersebut merupakan momentum penting bagi diplomasi Indonesia, sebab pesan yang disampaikan Presiden Prabowo tidak lepas dari semangat lima sila Pancasila.
Ayip menjelaskan, penegasan Prabowo mengenai kesetaraan semua bangsa dan pentingnya menjunjung martabat manusia mencerminkan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Sila ini tidak hanya pada pengakuan terhadap keberadaan Tuhan, tetapi juga kesadaran bahwa setiap manusia, tanpa memandang latar belakang, memiliki nilai dan harga diri yang sama,” ujar Ayip.
Dukungan eksplisit terhadap kemerdekaan Palestina dan penolakan terhadap segala bentuk penindasan, lanjut Ayip, merupakan perwujudan nyata dari Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
“Ini bukan hanya solidaritas politis, tetapi keberpihakan pada nilai universal bahwa keadilan dan kemanusiaan tidak mengenal batas negara,” tambahnya.
Ayip juga menyoroti penekanan pada pentingnya solidaritas antar bangsa dalam menyelesaikan persoalan global, yang dianggap sebagai perluasan dari Sila Ketiga, Persatuan Indonesia.
“Indonesia tidak datang ke PBB sebagai suara satu kelompok, tetapi sebagai suara negara yang kokoh dalam keberagaman,” kata Ayip.
Selain itu, kecaman terhadap logika “yang kuat menindas yang lemah” serta seruan untuk musyawarah adalah pengamalan Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
“Dunia, dalam pandangan Indonesia, tidak boleh dikendalikan oleh segelintir kekuatan besar, melainkan oleh kebijaksanaan kolektif komunitas internasional,” jelasnya.
Terakhir, seruan Prabowo untuk membangun tatanan global yang lebih adil dan merata merupakan perwujudan dari Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Keadilan tidak boleh berhenti di dalam negeri, tetapi harus menjadi prinsip dunia,” tutup Ayip. (*)
