TANGSELXPRESS– Presiden Prabowo Subianto melantik Letnan Jenderal (Letjen) Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Kristomei menggantikan Suharyanto yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.
Usai pelantikan, Kristomei mengatakan dirinya juga mendapatkan kenaikan pangkat dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal. Dengan pelantikan tersebut, ia resmi memimpin BNPB untuk menangani berbagai bencana di Indonesia.
“Pada hari ini saya sudah resmi dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Tadi juga diawali dengan kenaikan pangkat kami dari Mayor Jenderal menjadi Letnan Jenderal,” kata Kristomei kepada wartawan di Istana Negara.
Fokus Tangani Karhutla, Erupsi Gunung Api, dan Banjir
Kristomei menyebut penanganan bencana di sejumlah wilayah menjadi salah satu prioritasnya. Bencana yang menjadi perhatian antara lain kebakaran hutan dan lahan (karhutla), erupsi gunung api, hingga banjir, termasuk yang terjadi di Sumatra Barat.
Ia menegaskan penanganan bencana harus dilakukan secara cepat dan terpadu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang kebanjiran, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi, kita akan fokus ke sana dengan prinsip saya adalah kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi,” ujarnya.
Menurut Kristomei, penanganan bencana tidak dapat hanya mengandalkan BNPB. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat.
Ia mengibaratkan kerja sama tersebut seperti tali tambang yang tersusun dari banyak bagian dan harus saling terhubung agar dapat berfungsi dengan baik.
“Ibaratnya kalau saya bilang itu, rope analogy, jadi kayak analogi tali tambang. Jadi, semua terlibat, semua kementerian, lembaga, TNI, Polri, harus sama-sama kita, termasuk masyarakat,” katanya.
Sinkronisasi Aturan Pusat dan Daerah
Selain memperkuat kolaborasi, Kristomei menyoroti pentingnya sinkronisasi aturan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana.
Menurut dia, dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang. Karena itu, upaya penanggulangan harus menjadi tanggung jawab bersama dan tidak bertumpu pada satu lembaga saja.
“Ada kesinkronisasi antara aturan pusat dan aturan daerah, termasuk masyarakat, jangan hanya bertumpu kepada lembaga ini saja, mari sama-sama kita karena ini permasalahan kita bersama,” ujarnya.
Kristomei juga menekankan pentingnya keterpaduan sumber daya dan kerja sama antarlembaga. Ia menyebut BNPB perlu berkoordinasi dengan berbagai badan terkait, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Kolaborasi, responsif harus cepat, integratif, keterpaduan seluruh aset yang ada, dan sinkronisasi. Semua badan yang ada saling bekerja sama, kan BNPB juga saling terkait dengan BMKG,” kata Kristomei.
Dengan pendekatan tersebut, Kristomei berharap penanganan bencana di Indonesia dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh unsur yang memiliki peran dalam mitigasi maupun respons bencana.
