WASHINGTON DC – Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengumumkan Presiden Donald Trump menawarkan tunjangan 1.000 dolar AS (Rp16.428.481) dan bantuan perjalanan bagi migran yang memilih untuk “mendeportasi diri” secara sukarela dari Amerika Serikat, pada Senin, 5 Mei 2025.
Tunjangan dan biaya tiket pesawat bagi migran yang mau deportasi mandiri secara sukarela akan lebih murah daripada deportasi yang sebenarnya, ungkap departemen tersebut.
Menurut DHS, biaya rata-rata untuk menangkap, menahan dan mendeportasi seseorang tanpa status hukum saat ini sekitar 17.000 dolar AS.
“Jika Anda berada di sini secara ilegal, deportasi mandiri adalah cara terbaik, teraman, dan paling hemat biaya untuk meninggalkan Amerika Serikat guna menghindari penangkapan,” kata Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters 6 Mei 2025.
Presiden Trump telah mempratinjau rencana tunjangan tersebut pada Bulan April, dengan mengatakan AS akan mempertimbangkan untuk mengizinkan para migran kembali.
“Jika mereka baik-baik saja, jika kami ingin mereka kembali, kami akan bekerja sama dengan mereka untuk mengembalikan mereka secepat mungkin,” katanya.
Dalam pengumuman pada hari Senin, DHS mengatakan orang-orang yang memilih untuk pergi dapat membantu mempertahankan kemampuan untuk kembali secara legal, tetapi tidak menyebutkan jalur atau program tertentu.
Sebelumnya, presiden dari Partai Republik yang mulai menjabat untuk kali kedua sejak Januari lalu itu, telah berjanji akan mendeportasi jutaan orang, tetapi sejauh terbilang kalah cepat dari Presiden sebelumnya, Joe Biden.
Pemerintahan Biden menghadapi tingkat imigrasi ilegal yang tinggi dan dengan cepat memulangkan banyak orang yang tertangkap melintasi perbatasan.
Sejauh ini, Pemerintahan Trump telah mendeportasi 152.000 orang sejak 20 Januari, menurut DHS, lebih rendah dari 195.000 orang yang dideportasi dari Februari-April tahun lalu di bawah pemerintahan Biden.
Pemerintahan Trump telah mencoba mendorong para migran untuk pergi secara sukarela dengan mengancam denda yang tinggi, mencoba mencabut status hukum, dan mendeportasi para migran ke penjara terkenal di Teluk Guantanamo dan El Salvador.
Pada Bulan Maret, pemerintahan meluncurkan aplikasi baru yang disebut CBP Home untuk memfasilitasi deportasi mandiri.
Aplikasi tersebut, yang sebelumnya disebut CBP One, digunakan oleh pemerintahan Biden untuk memungkinkan para migran memasuki AS secara legal.
Sementara, kelompok advokasi imigran Make the Road New York mengkritik adanya program tunjangan tersebut, dan mengatakan para migran yang mempertimbangkan tawaran itu harus berkonsultasi dengan pengacara.
