TANGSELXPRESS – Saat membuka G20 Labour And Employment Ministers’ Meeting secara virtual, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan bahwa isu ketenagakerjaan menjadi isu sentral di tengah krisis ekonomi, pangan, dan perubahan iklim, sehingga perlu adanya perwujudan dunia kerja yang inklusif.
“Saya ingin mendorong kerja sama kita semua untuk mewujudkan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan dan memiliki resiliensi,” ujar Wapres seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Rabu (14/9).
Tujuan tersebut, diakui Wapres dapat tercapai bila pemulihan dunia kerja berorientasi pada manusia atau pekerja. Wapres lantas mengimbau pemerintah negara-negara anggota G20 agar, pertama, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi pekerja.
“Di Indonesia, kami terus mengupayakan pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas, antara lain dengan menyediakan infrastruktur inklusif. Kami juga berusaha untuk terus meningkatkan akses pendidikan secara inklusif bagi pekerja,” urainya.
Kedua, lanjutnya, pemerintah diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang adaptif.
“Di Indonesia, hal ini menjadi bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional, berupa Program Bantuan Subsidi Upah, Program Kartu Pra-Kerja, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro, dan Program Padat Karya di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,” terang Wapres.
Ketiga, Wapres mengimbau agar pemerintah memperkuat kemampuan inovasi dan literasi pekerja, khususnya di bidang-bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, seperti teknologi digital dan ekonomi hijau.
Dan terakhir atau yang keempat, Wapres juga mengimbau pemerintah agar meningkatkan daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan global melalui skilling, reskilling dan upskilling yang dilakukan secara terus menerus.
“Terkait hal ini, Indonesia terus membangun Balai Latihan Kerja Komunitas untuk memenuhi kebutuhan pelatihan vokasi dengan kolaborasi antara Pemerintah, swasta/industri dan akademisi/pendidikan tinggi,” tambah mantan Ketua Umum MUI itu.
