KEBIJAKAN pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, sementara harga BBM subsidi tetap dipertahankan, menurut saya merupakan langkah yang tepat dan rasional dalam situasi ekonomi saat ini. Keputusan tersebut tidak diambil tanpa alasan, melainkan didasarkan pada berbagai pertimbangan, mulai dari kenaikan harga minyak dunia, besarnya beban subsidi negara, hingga upaya menjaga stabilitas anggaran pemerintah.
Sebagai negara yang masih mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi, Indonesia perlu memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, mempertahankan harga BBM subsidi sambil menyesuaikan harga BBM non-subsidi merupakan bentuk kebijakan yang lebih proporsional dan berkeadilan.
Di sisi lain, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin dan harus dihormati. Kehadiran mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial tetap dibutuhkan untuk mengawasi setiap kebijakan pemerintah.
Namun demikian, penolakan terhadap kenaikan BBM non-subsidi juga perlu melihat persoalan secara lebih komprehensif. Ketika harga minyak dunia meningkat, pemerintah dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Jika harga BBM non-subsidi tidak disesuaikan, maka beban keuangan negara akan semakin besar dan berpotensi mengganggu alokasi anggaran untuk sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur.
Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan bukanlah saling menyalahkan, melainkan membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus mampu menjelaskan alasan di balik setiap kebijakan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan serta dampaknya.
Sementara itu, mahasiswa juga diharapkan tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi turut memberikan gagasan, data, dan solusi yang konstruktif. Kritik yang berbasis kajian akademik akan lebih bernilai dalam membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, dialog yang sehat dan partisipasi yang bertanggung jawab harus menjadi landasan utama dalam menyelesaikan setiap persoalan bangsa. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat diterima masyarakat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bersama.
Penulis:
Muhamad Berkah
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pamulang
