PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) telah bergeser dari sekadar janji kampanye politik menjadi salah satu eksperimen kebijakan publik terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Pemerintah menarasikan program ini sebagai langkah intervensi strategis yang tidak bisa ditawar demi memutus rantai generasi stunting dan menyiapkan fondasi sumber daya manusia yang kompetitif demi menyongsong Indonesia Emas.
Namun, skala anggaran yang masif dan implikasi logistiknya yang rumit segera memicu gelombang skeptisisme yang luar biasa di ruang publik. Motor utama dari skeptisisme ini digerakkan oleh aksi dan tuntutan kelompok mahasiswa yang menilai bahwa kebijakan ini terkesan dipaksakan di tengah kondisi fiskal negara yang sedang tidak baik-baik saja.
Di tengah benturan keras antara ambisi eksekutif dan idealisme jalanan mahasiswa, ada satu kelompok masyarakat yang posisinya sangat krusial namun sering kali terjebak dalam dilema struktural yang mendalam, yaitu kelas menengah Indonesia. Sikap kelompok ini tidak hitam-putih, melainkan penuh dengan kalkulasi ekonomi, kecemasan sosial, dan harapan yang bercampur aduk terhadap stabilitas domestik mereka sendiri.
Untuk memahami bagaimana kelas menengah menyikapi tuntutan mahasiswa, kita harus membedah terlebih dahulu posisi unik kelompok ini dalam ekosistem ekonomi nasional. Kelas menengah adalah kelompok yang sering kali dijuluki sebagai tulang punggung ekonomi karena daya beli mereka memutar roda konsumsi domestik.
Tragisnya, mereka juga merupakan kelompok yang paling minim mendapatkan jaring pengaman sosial dari negara. Ketika kelompok masyarakat miskin berhak atas berbagai skema bantuan langsung tunai, subsidi pendidikan, dan jaminan kesehatan gratis, kelas menengah harus membiayai seluruh kebutuhan hidup mereka secara mandiri dari sisa pendapatan yang sudah dipotong pajak. Mereka adalah pembayar Pajak Penghasilan (PPh) yang patuh dan konsumen harian yang menyumbang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam setiap transaksi ekonomi.
Ketika mahasiswa turun ke jalan mempertanyakan dari mana sumber dana ratusan triliun rupiah untuk membiayai program MBG, nalar kritis kelas menengah langsung terhubung pada satu kesimpulan yang mencemaskan. Mereka khawatir pembiayaan masif tersebut pada akhirnya akan dibebankan kembali kepada pundak mereka melalui ekosistem perpajakan yang semakin agresif atau pemangkasan subsidi energi yang selama ini menjaga stabilitas dapur mereka.
Secara intelektual, ada titik temu yang sangat kuat antara argumen yang dibangun oleh gerakan mahasiswa dan keresahan yang dipendam oleh kelas menengah. Mahasiswa dalam mimbar-mimbar akademis maupun aksi demonstrasi kerap menyoroti risiko oportunitas dari program MBG. Mereka mempertanyakan mengapa anggaran sebesar itu tidak dialokasikan untuk membenahi fasilitas pendidikan yang rusak, menaikkan kesejahteraan guru honorer, atau menurunkan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri yang belakangan ini semakin tidak terjangkau.
Argumen mahasiswa ini sangat beresonansi dengan kelas menengah yang saat ini sedang berdarah-darah membiayai pendidikan anak-anak mereka. Bagi orang tua dari kelas menengah, melihat anak muda menyuarakan mahalnya biaya pendidikan di saat pemerintah justru fokus membagikan makanan gratis memicu pembenaran atas kekhawatiran mereka sendiri. Mereka melihat tuntutan mahasiswa sebagai perpanjangan lidah yang sah atas ketidakadilan alokasi anggaran yang mereka rasakan secara langsung di kehidupan sehari-hari.
Namun, dukungan kelas menengah terhadap tuntutan mahasiswa tidak serta-merta mewujud dalam bentuk aksi solidaritas yang masif di lapangan. Hal ini terjadi karena adanya polarisasi internal dan pergeseran psikologis di dalam tubuh kelas menengah itu sendiri. Di satu sisi, terdapat kelompok kelas menengah terdidik yang bersifat pragmatis-kritis.
Kelompok ini tidak sepenuhnya menolak program MBG karena mereka menyadari bahwa masalah gizi buruk di lapisan masyarakat terbawah adalah realitas nyata yang membutuhkan penanganan konkret. Oleh karena itu, sikap mereka terhadap tuntutan mahasiswa adalah mendukung substansi kritiknya, tetapi bukan untuk membatalkan program tersebut secara total.
Kelompok pragmatis ini ingin mahasiswa menjadi pengawas yang galak di luar parlemen agar pelaksanaan MBG tidak menjadi ladang korupsi baru bagi para elite politik dan memastikan bahwa implementasinya di tingkat lokal benar-benar menghidupkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bukan justru memonopoli pasokan pangan melalui korporasi-korporasi besar yang dekat dengan kekuasaan.
Di sisi lain, ada lapisan kelas menengah bawah atau yang sering disebut sebagai kelompok rentan miskin. Kelompok ini mengalami kelelahan ekonomi yang luar biasa akibat inflasi bahan pangan dan menyusutnya lapangan kerja formal.
Bagi mereka, tuntutan mahasiswa yang menggunakan jargon-jargon besar tentang ruang fiskal, rasio utang negara, atau keadilan distributif terkadang terasa terlalu teoritis dan berjarak dari realitas harian. Kelompok ini cenderung bersikap apatis terhadap aksi mahasiswa maupun perdebatan kebijakan MBG itu sendiri.
Fokus utama mereka adalah bagaimana mempertahankan pekerjaan dan memastikan dapur mereka sendiri tetap mengepul esok hari. Mereka melihat aksi demonstrasi mahasiswa dengan perasaan cemas bahwa kemacetan jalanan atau potensi kerusuhan justru akan mengganggu aktivitas ekonomi harian mereka yang sudah sangat sulit.
Ketimpangan cara pandang ini menunjukkan adanya jembatan komunikasi yang sempat terputus antara gerakan mahasiswa dan kelas menengah. Mahasiswa sering kali terjebak dalam romantisme gerakan masa lalu yang merasa bahwa setiap tuntutan moral mereka otomatis akan didukung penuh oleh rakyat. Padahal, masyarakat modern, khususnya kelas menengah, membutuhkan argumentasi yang lebih membumi dan berbasis data yang menyentuh kepentingan langsung mereka.
Jika mahasiswa hanya meneriakkan penolakan tanpa memberikan alternatif solusi yang logis bagi perbaikan gizi masyarakat miskin, kelas menengah akan melihat gerakan tersebut hanya sebagai riak politik musiman yang tidak substantif.
Sebaliknya, jika mahasiswa mampu merumuskan tuntutan mereka dengan menyoroti bagaimana salah urus anggaran MBG akan langsung berdampak pada kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga BBM, atau pengenaan PPN pada kebutuhan pokok, maka kelas menengah akan dengan sukarela berdiri di belakang barisan mahasiswa.
Pada akhirnya, penyikapan kelas menengah terhadap tuntutan mahasiswa dalam polemik MBG ini adalah cerminan dari masyarakat yang sedang mencari kepastian di tengah ketidakpastian ekonomi. Kelas menengah Indonesia tidak membenci gagasan memberikan makanan bergizi untuk anak-anak bangsa yang membutuhkan, karena mereka adalah kelompok yang memiliki empati sosial yang tinggi. Namun, mereka menuntut rasionalitas dan transparansi yang selama ini disuarakan oleh mahasiswa di jalanan.
Polemik ini seharusnya menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk mendesain ulang narasi gerakan mereka agar lebih inklusif dan berbasis pada pembelaan hak-hak ekonomi warga secara riil. Ketika mahasiswa dan kelas menengah mampu menyatukan frekuensi perjuangan, tekanan publik terhadap pemerintah tidak akan lagi mudah dituduh sebagai komoditas politik, melainkan sebuah tuntutan murni agar negara mengelola anggarannya dengan hati-hati, jujur, dan bertanggung jawab demi masa depan seluruh lapisan bangsa tanpa harus mengorbankan satu kelompok demi kelompok lainnya.
Penulis:
Purnama Ulina Lumban Gaol
