BOGOR– Pemerintah memastikan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita masih belum mengalami perubahan. Meski sempat mengkaji kemungkinan penyesuaian harga, pemerintah menilai kondisi pasar saat ini belum memenuhi syarat untuk menerapkan kebijakan tersebut.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah perkembangan harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Pemerintah terus memantau pergerakan harga CPO sebelum memutuskan langkah lebih lanjut terkait HET Minyakita.
“Dulu kan syaratnya kalau harga CPO stabil, kondisinya sudah memungkinkan. Tapi sampai sekarang, sampai saat ini tidak naik,” kata Budi.
Menurut dia, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan perluasan distribusi Minyakita dibandingkan melakukan penyesuaian harga. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap dapat memperoleh minyak goreng rakyat dengan harga yang terjangkau.
Untuk memperkuat distribusi, pemerintah menggandeng sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) pangan, seperti Perum Bulog dan ID Food. Keterlibatan kedua perusahaan tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan pasokan Minyakita, terutama di pasar tradisional dan wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Selain memperkuat distribusi, pemerintah juga tengah menyiapkan perubahan skema dalam program bantuan pangan. Jika sebelumnya Minyakita menjadi bagian dari paket bantuan, ke depan pemerintah membuka peluang penggunaan minyak goreng merek lain sebagai alternatif.
Pemerintah juga meminta produsen untuk meningkatkan produksi minyak goreng merek kedua atau second brand. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas pilihan bagi masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng di pasaran.
“Jadi tidak hanya Minyakita, tetapi minyak goreng second brand juga sudah banyak. Jadi sudah mudah untuk didapatkan,” ujar Budi.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap distribusi minyak goreng semakin merata dan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan produk dengan harga yang tetap terjangkau.
