JAKARTA– Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menegaskan komitmennya untuk terus berjalan beriringan dengan Pemerintah Pusat dalam mengawal agenda pembangunan nasional. Melalui Rapat Dewan Pengurus Apkasi II Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Senin (13/4/2026), Apkasi fokus mengerucutkan rekomendasi strategis sebagai bahan kontribusi pemikiran untuk disampaikan langsung kepada Presiden.
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan langkah krusial untuk mentransformasikan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII di Batam menjadi solusi konkret yang aplikatif. Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
“Kami ingin membawa suara yang utuh dari daerah. Bukan sekadar menyampaikan permasalahan, tetapi membawa data pendukung beserta tawaran solusi yang konstruktif. Kami berharap dalam waktu dekat dapat melakukan audiensi langsung dengan Bapak Presiden untuk menyelaraskan pandangan demi kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten,” ujar Bursah Zarnubi.
Mendukung Program Strategis Nasional
Dalam rapat tersebut, Apkasi secara khusus membentuk tim kecil untuk memilah dua hingga tiga isu paling mendesak dari 20 poin rekomendasi Rakernas Batam. Fokus utama yang diangkat mencakup dukungan penuh daerah terhadap Program Strategis Nasional (PSN), seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Bursah menjelaskan bahwa daerah siap menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program-program tersebut. “Kita akan sampaikan progres positif di lapangan, sekaligus mendiskusikan kendala teknis yang ditemui. Semangatnya adalah mencari jalan keluar bersama agar program mulia ini dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat di pelosok desa,” tambahnya.
Optimisme di Tengah Keterbatasan Fiskal
Menyikapi tantangan ekonomi makro dan ruang fiskal daerah yang makin terbatas, Apkasi mengajak seluruh kepala daerah untuk tetap optimis dan mengedepankan kreativitas. Alih-alih mengedepankan keluhan, Apkasi mendorong para Bupati untuk membuktikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif.
“Kondisi fiskal yang menantang justru menjadi momentum bagi daerah untuk membuktikan bahwa kami adalah mitra yang dapat dipercaya dalam mengelola kewenangan. Kita harus terus mencari jalur alternatif pembiayaan pembangunan agar kualitas pelayanan publik tidak sedikit pun berkurang,” tegas Bursah.
Melalui semangat kemitraan ini, Apkasi dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi permohonan audiensi kepada Presiden. Langkah ini dipandang sebagai upaya jemput bola untuk mendapatkan arahan langsung dari Kepala Negara, sekaligus memastikan bahwa gerak langkah pemerintah kabupaten tetap berada dalam koridor visi besar menuju Indonesia Maju.
