KRISIS ekonomi yang melanda Pakistan pada periode 2022–2024 menjadi yang terparah sejak negara itu merdeka pada 1947. Kombinasi tekanan politik, tingginya harga energi global akibat invasi Rusia ke Ukraina, beban pinjaman luar negeri, hingga depresiasi tajam nilai tukar rupee memperdalam kontraksi ekonomi nasional.
Situasi semakin diperburuk oleh kelemahan struktural yang telah berlangsung lama, termasuk tata kelola yang buruk, produktivitas rendah, konsumsi domestik tinggi, serta beban proyek China–Pakistan Economic Corridor (CPEC). Kondisi tersebut membuat defisit perdagangan melonjak hingga 70 persen atau mencapai USD 35,4 miliar pada 2021–2022. Sementara itu, banjir besar pada 2022 merusak infrastruktur bernilai miliaran dolar dan memukul sektor ekonomi secara luas.
Kronologi Memburuknya Krisis
Akar krisis mulai terlihat sejak pandemi COVID-19, namun situasi makin memburuk setelah pencopotan Perdana Menteri Imran Khan pada April 2022. Ketidakstabilan politik membuat cadangan devisa Pakistan anjlok hingga hanya cukup untuk kebutuhan impor dua minggu pada Juni 2022.
Inflasi nasional kemudian melonjak hingga 37,97 persen pada Mei 2023, level tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan penutupan sejumlah industri, termasuk kilang minyak Cnergyico dan beberapa pabrik farmasi. Protes massal merebak akibat kenaikan harga pangan dan listrik, sementara utang macet (circular debt) sektor energi membengkak hingga Rs 2,28 triliun.
Menjelang akhir 2023, Pakistan berada di ambang gagal bayar dengan total utang jatuh tempo mencapai USD 80 miliar hingga 2026.
Respons Pemerintah dan IMF
Untuk meredam krisis, pemerintah Pakistan menaikkan suku bunga 100 basis poin menjadi 22 persen pada Juni 2023, menaikkan harga bahan bakar 16 persen, serta memangkas subsidi energi. Kebijakan ini ditempuh guna memenuhi persyaratan paket talangan IMF senilai USD 3 miliar yang disetujui September 2023.
Pemerintahan koalisi Shehbaz Sharif kemudian membentuk Special Investment Facilitation Council (SIFC) guna menarik investasi asing. Militer turut mendorong stabilisasi pemerintahan, meski situasi politik tetap rapuh.
Pemulihan Bertahap, Tantangan Berlanjut
Pakistan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan PDB mencapai 2,5 persen pada 2024, inflasi turun ke bawah 20 persen, dan cadangan devisa meningkat. Namun tantangan besar masih mengintai, termasuk utang luar negeri sebesar USD 27,47 miliar yang jatuh tempo pada November 2024.
Ketergantungan Pakistan pada pinjaman asing tetap menjadi risiko utama. Sementara itu, reformasi struktural yang berulang kali gagal, ditambah ketidakstabilan politik dan dampak bencana alam, membuat pemulihan ekonomi diperkirakan masih rapuh hingga 2025. Meski bantuan internasional membantu meredam tekanan, tingkat kemiskinan diproyeksikan tetap meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
