DIGITALISASI mulai mengubah cara pemerintah mengelola kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu caranya adalah dengan menerapkan e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebuah sistem yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan kinerja pegawai negeri sipil secara digital.
Secara konsep, e-Kinerja diharapkan dapat memudahkan proses penentuan target, pencatatan tugas, pemantauan, hingga penilaian agar semuanya lebih terpadu. Namun, bagaimana penerapannya di lapangan? Apakah sistem ini justru memudahkan pegawai negeri sipil atau justru membuat pekerjaan administratif semakin berat?
Dari Pengisian Manual ke Sistem Digital
e-Kinerja BKN bukan hanya sekadar tempat untuk mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sistem ini adalah bagian dari cara mengelola kinerja pegawai negeri sipil, yang mencakup tahapan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi.
Perkembangannya juga terus dilakukan. Pada bulan September tahun 2025, BKN melakukan uji coba fitur Kinerja Harian yang terhubung dengan beberapa sistem seperti SIASN dan SRIKANDI. Fitur tersebut dibuat agar kegiatan sehari-hari pegawai negeri sipil bisa selaras dengan rencana kerja yang dibuat secara berkala dan tahunan, serta mengurangi pekerjaan mengisi data yang sama berulang kali.
Dari segi pengelolaan kinerja, integrasi ini dapat membantu perusahaan memperoleh informasi tugas yang lebih rapi. Kinerja pegawai bisa dilihat secara rutin dan bukan hanya saat masa penilaian selesai.
Namun, sistem digital tidak selalu berarti proses yang lebih sederhana.
Ketika Sistem Bertemu Kondisi di Lapangan
Dalam laporan kinerjanya, BKN mencatat beberapa hambatan yang ditemui saat menerapkan sistem e-Kinerja. Pada tahun 2023, misalnya, kurangnya fasilitas server menyebabkan kesulitan dalam mengakses aplikasi. BKN juga menemukan masalah mengenai kesesuaian data unit organisasi dan kebutuhan validasi serta penyelarasan data.
Laporan BKN juga menunjukkan ada kesulitan teknis dan masalah saat pengguna menggunakannya. Oleh karena itu, meningkatkan penggunaan aplikasi, melakukan sosialisasi, dan menyediakan layanan bantuan merupakan bagian dari upaya pengembangan e-Kinerja.
Kondisi itu menunjukkan bahwa pengalaman pegawai negeri sipil dalam menggunakan e-Kinerja bisa beragam. Bagi beberapa pegawai, sistem digital bisa membuat proses pencatatan dan pemantauan tugas lebih mudah. Namun, bagi pegawai yang belum terbiasa atau mengalami masalah dengan jaringan dan sistem, proses mengisi formulir bisa terasa seperti tugas tambahan.
Apakah e-Kinerja Menambah Beban?
Pertanyaan ini penting karena tujuan manajemen kinerja bukan hanya untuk mencatat tugas pegawai negeri sipil secara digital. Sistem semestinya membantu pegawai memahami tujuan, memantau kemajuan, dan meningkatkan hasil kerja mereka.
BKN pada tahun 2026 melakukan survei untuk mengetahui hambatan dalam penggunaan e-Kinerja dengan melibatkan 3.889 orang responden yang terdiri dari aparatur sipil negara dan administrator e-Kinerja. Survei itu merupakan salah satu cara untuk memperbaiki sistem agar lebih sederhana digunakan dan tidak menjadi tugas administratif yang merepotkan.
Masalah bisa terjadi ketika pegawai negeri sipil harus memasukkan data yang sama ke beberapa sistem berbeda. Jika integrasi belum berjalan lancar, digitalisasi justru bisa membuat waktu yang digunakan untuk urusan administrasi semakin banyak. Jika sistem bisa menghubungkan berbagai data secara otomatis, maka ASN tidak perlu menginput data berulang kali. Data kinerja bisa dipakai untuk mengevaluasi dan mengembangkan karyawan.
Teknologi Bukan Satu-satunya Penentu
Keberhasilan e-Kinerja tidak hanya bergantung pada aplikasi. Kemampuan digital para pegawai, kualitas jaringan internet, akurasi data, pemahaman tentang peraturan, serta dukungan dari atasan juga memengaruhi seberapa baik mereka menggunakan sistem tersebut.
Dalam mengelola kinerja, pemimpin masih berperan penting. Data di e-Kinerja seharusnya digunakan sebagai acuan dalam memberikan petunjuk, masukan, dan bimbingan. Jika seorang ASN belum mencapai target, evaluasi harus mencari tahu mengapa hal itu terjadi, bukan hanya memberi penilaian saja.
Oleh karena itu, e-Kinerja tidak akan mendapatkan manfaatnya jika hanya digunakan untuk memenuhi tugas administrasi saja. Sistem tersebut akan lebih bermakna jika data yang dikumpulkan digunakan untuk memahami pencapaian, menemukan hambatan, memberikan bimbingan, serta menentukan kebutuhan pengembangan kemampuan.
Akhirnya, keberhasilan e-Kinerja BKN tidak bisa dinilai hanya dari jumlah ASN yang sudah menggunakan sistem itu. Ukuran yang lebih penting adalah apakah kehadirannya benar-benar membantu pegawai negeri sipil dalam mengelola tugas-tugasnya dan meningkatkan hasil kerjanya.
Sebab, digitalisasi seharusnya tidak hanya berhenti pada mencatat pekerjaan lebih banyak.”Yang penting adalah apakah data tersebut benar-benar bisa membantu ASN bekerja lebih baik.”
Penulis:
