JAKARTA – Pemerintah memanfaatkan periode libur sekolah untuk melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selama masa liburan, operasional dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara guna memberikan ruang bagi proses penataan yang lebih menyeluruh.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan program MBG yang menyasar siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa penghentian sementara operasional SPPG telah menjadi kebijakan yang diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) seiring dimulainya masa libur sekolah.
“Kebetulan memang sekolah kita ini kan sedang memasuki masa libur, dan salah satu kebijakan yang sudah diambil oleh pimpinan BGN (Badan Gizi Nasional) adalah menghentikan atau menyetop dulu kegiatan dapur-dapur untuk menyuplai MBG selama masa libur. Dan karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Qodari dalam keterangannya, dikutip Rabu, 17 Juni.
Menurutnya, evaluasi yang selama ini telah berjalan akan terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih ketat. Penilaian mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi fasilitas, proses pengolahan makanan, standar kebersihan dan kesehatan, hingga kualitas pangan yang disajikan kepada penerima manfaat.
“Evaluasi yang sudah berjalan selama ini akan dilanjutkan dengan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi, misalnya mengenai kondisi fasilitas, kemudian proses masak, kesehatan, kebersihan, yang bisa meningkatkan kualitas pangan atau makanan yang akan ada tersedia di piring siswa dan para penerima manfaat dari MBG ini,” ucapnya.
Sebagai bagian dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah berencana menerapkan sistem klasifikasi atau grading bagi seluruh SPPG. Nantinya, setiap dapur MBG akan mendapatkan penilaian berdasarkan kualitas layanan yang diberikan.
“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG. Yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya. Jadi angka insentifnya tidak akan sama,” ungkap Qodari.
Ia menjelaskan bahwa SPPG dengan kualitas layanan yang lebih baik berpeluang memperoleh insentif lebih besar dibandingkan unit yang memiliki nilai evaluasi lebih rendah.
Selain sistem grading, BGN juga tengah menyiapkan sejumlah kebijakan lain guna memperkuat tata kelola program MBG. Salah satunya adalah moratorium atau penghentian sementara pembangunan SPPG baru agar fokus pemerintah dapat diarahkan pada peningkatan kualitas fasilitas yang sudah beroperasi.
“Beberapa langkah yang akan diambil, yang saya catat itu yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional. Yang kedua, penghitungan insentif juga akan diperbarui. Kemungkinan akan dikembalikan dengan metode lama dimana jumlah insentif itu dikaitkan dengan jumlah penerima,” tutupnya.
Melalui langkah evaluasi dan penataan ini, pemerintah berharap kualitas layanan Makan Bergizi Gratis dapat semakin meningkat sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima.
