JAKARTA – Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan menghentikan operasional sementara akibat belum cairnya anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN). Menanggapi situasi tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah bersama BGN tengah melakukan penataan ulang anggaran dan organisasi agar program prioritas nasional tersebut tetap berjalan optimal.
“Nanti akan ditata ulang ya. Ini kan Bu Nanik lagi banyak konsentrasi bagaimana penataan organisasi juga dan sebagainya,” ujar Dudung dikutip Rabu, 10 Juni.
Menurut Dudung, evaluasi yang dilakukan tidak hanya menyangkut persoalan pendanaan, tetapi juga menyasar sejumlah dapur MBG yang dinilai belum memenuhi ketentuan operasional dan perizinan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
“Nah, jelas nanti kita akan membantu. Saya yakin tenaga dari BGN itu kan sangat terbatas. Tugas saya untuk memastikan program prioritas presiden ini harus berjalan,” katanya.
Selain membahas penataan organisasi dan anggaran, pertemuan antara KSP dan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang juga membicarakan strategi pengembangan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan pola kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah 3T melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Skema tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan dan operasional dapur MBG tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Untuk wilayah 3T, terdapat rencana agar pembangunan dan pengelolaan sejumlah dapur dapat didukung oleh perusahaan-perusahaan di sekitar lokasi melalui program CSR sehingga manfaat program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” jelas Dudung.
Dalam kesempatan itu, pemerintah juga menyoroti adanya praktik jual beli lokasi dapur MBG yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara target penerima manfaat dengan kondisi riil di lapangan.
Dudung mengungkapkan, sejumlah dapur MBG awalnya dirancang untuk melayani hingga 3.000 penerima manfaat. Namun, hasil evaluasi menunjukkan jumlah penerima manfaat di beberapa lokasi ternyata jauh di bawah angka yang telah direncanakan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpengaruh terhadap alokasi insentif maupun dukungan operasional yang diberikan kepada setiap dapur.
“Kami ingin memastikan seluruh perencanaan didasarkan pada jumlah penerima manfaat yang sebenarnya sehingga program berjalan lebih efisien, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dudung menyebut berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, saat ini terdapat sekitar 27.877 dapur MBG yang telah beroperasi maupun tercatat dalam sistem secara nasional.
Pemerintah memastikan akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar seluruh fasilitas yang tersedia dapat berfungsi secara optimal, tepat sasaran, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan.
