GORONTALO – Banjir bandang melanda Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, saat warga tengah merayakan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei. Bencana tersebut mengakibatkan ratusan rumah warga terdampak, bahkan sebagian tertimbun lumpur dan material kayu.
Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo yang tiba di lokasi sekitar pukul 03.15 Wita mendapati sejumlah desa mengalami kerusakan cukup parah akibat terjangan banjir.
Salah satu wilayah yang mengalami dampak paling serius adalah Desa Didingga. Sejumlah rumah warga dipenuhi lumpur usai diterjang banjir bandang.
“Hasil pemantauan kami di Desa Didingga, sebagian besar rumah warga saat ini tertimbun lumpur, sementara beberapa rumah dan tempat usaha warga mengalami kerusakan,” kata Pengelola Data Pusdalops PB BPBD Provinsi Gorontalo, Mohamad Nasaru dikutip 27 Mei.
Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Provinsi Gorontalo, banjir terjadi pada Selasa 26 Mei setelah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur wilayah Kecamatan Biau sejak pukul 15.30 hingga 17.20 Wita.
Ketinggian air di kawasan permukiman warga dilaporkan mencapai 100 hingga 250 sentimeter.
Data sementara BPBD menunjukkan sedikitnya lima desa terdampak banjir, yakni Desa Bualo sebanyak 132 kepala keluarga, Desa Didingga 115 kepala keluarga, Desa Biau 122 kepala keluarga, Desa Omuto 85 kepala keluarga, dan Desa Luhuto 75 kepala keluarga.
Meski air mulai surut, lumpur dan material kayu masih menutupi sejumlah rumah warga serta akses jalan di beberapa titik.
BPBD Provinsi Gorontalo bersama BPBD Kabupaten Gorontalo Utara terus melakukan asesmen dan koordinasi lintas sektor untuk penanganan bencana, evakuasi warga, hingga pembersihan rumah dari sisa lumpur dan material banjir.
Selain itu, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo bersama Taruna Siaga Bencana (Tagana) turut diterjunkan ke lokasi guna membantu warga terdampak.
Penanganan banjir tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD Provinsi Gorontalo, BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, Dinas Sosial, TNI/Polri, pemerintah kecamatan dan desa, hingga Balai Wilayah Sungai Sulawesi II.
