JAKARTA – Kehadiran film dokumenter Pesta Babi menuai kontroversi di tengah masyarakat. Film tersebut menyoroti Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Merauke, Papua Selatan, dengan narasi adanya kolonialisme baru di Tanah Papua.
Merespons hal itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, meminta publik tidak buru-buru menghakimi realitas pembangunan di Papua hanya dari satu sudut pandang. Menurut Ayip, kritik terhadap pembangunan adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, ia menilai narasi bahwa Papua sedang dijajah karena proyek Food Estate merupakan cara pandang yang berbahaya.
“Narasi Papua sedang dijajah karena proyek Food Estate itu menurut saya berbahaya. Karena kalimat itu bukan lagi sekadar kritik pembangunan, tapi sudah masuk pada delegitimasi negara. Masa negara mau menjajah rakyatnya sendiri?” kata Ayip di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Ayip menegaskan, negara selama ini justru terus berupaya membangun Papua melalui berbagai kebijakan. Mulai dari dana Otonomi Khusus (Otsus), pembangunan infrastruktur, jalan, bandara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, hingga akses internet.
Ia mengakui pembangunan di Papua belum sepenuhnya sempurna. Namun, menurutnya, tidak adil bila seluruh kerja pembangunan negara di Papua dihapus hanya karena ada kritik terhadap satu proyek tertentu.
“Papua hari ini masih mendapat dana Otonomi Khusus. Infrastruktur juga terus dibangun. Memang belum sempurna, tapi jangan juga berpura-pura seolah-olah negara tidak pernah membangun Papua,” ujarnya.
Ayip juga mengkritik cara pandang yang menurutnya terlalu mudah mencurigai setiap agenda pembangunan di Papua. Ia menilai Papua tidak boleh terus dikunci dalam narasi ketertinggalan, penderitaan, dan eksploitasi.
Menurutnya, masyarakat Papua juga berhak menikmati kemajuan seperti wilayah lain di Indonesia. Karena itu, setiap pembangunan tidak semestinya langsung dicap sebagai eksploitasi atau kolonialisme.
“Kalau ada investasi masuk disebut eksploitasi, ada Food Estate disebut penjajahan gaya baru. Lalu kita mau apakan Papua? Apakah kita mau Papua tetap hutan semua? Warganya tetap miskin? Kan tidak. Papua juga Indonesia, dan masyarakat Papua berhak maju,” tegas Ayip.
Ia menambahkan, selama ini pemerintah pusat sering dikritik bila Papua tertinggal. Namun, ketika pemerintah berupaya serius membangun Papua, muncul pula tudingan bahwa pembangunan tersebut merupakan bentuk penjajahan baru.
“Jangan kunci Papua dengan narasi ketertinggalan. Yang harus kita pastikan adalah pembangunan itu adil, melibatkan warga lokal, dan benar-benar memberi manfaat,” ungkapnya.
Ayip menilai PSN Food Estate di Merauke tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang negatif. Apalagi, proyek tersebut berkaitan dengan isu besar kedaulatan pangan nasional.
“Isu pangan itu isu kedaulatan negara. Membangun Food Estate untuk cadangan pangan nasional menjadi penting, terlebih situasi dunia sedang tidak baik-baik saja,” jelasnya.
Meski demikian, Ayip menekankan bahwa proyek Food Estate tetap harus dikawal. Pemerintah perlu memastikan keterlibatan masyarakat lokal, penghormatan terhadap hak-hak adat, serta manfaat ekonomi yang nyata bagi warga Papua.
Ayip juga mengingatkan bahwa realitas di Papua tidak sesederhana seperti yang digambarkan dalam satu film dokumenter. Menurutnya, selain kelompok yang menolak, ada pula masyarakat Papua yang mendukung dan berharap proyek tersebut membawa perubahan.
“Jadi jangan dibangun narasi seolah-olah seluruh Papua menolak pembangunan. Realitanya lebih kompleks. Ada yang menolak, ada yang mendukung, ada yang khawatir, tapi juga ada yang berharap dari Food Estate,” ulasnya.
Karena itu, Ayip mengajak masyarakat untuk menonton film Pesta Babi secara kritis dan proporsional. Film dokumenter dapat menjadi bahan diskusi publik, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya kebenaran dalam melihat Papua.
“Film dokumenter ini bukan kitab suci. Publik harus kritis. Yang harus dikawal bukan penghentian PSN, tapi bagaimana proyek itu berjalan: apakah melibatkan warga lokal, menghormati masyarakat adat, dan bermanfaat bagi Papua,” pungkasnya.(*)
