KETIKA kurs rupiah menyentuh Rp17.500 per dolar AS pada Mei 2026, alarm tanda bahaya kembali berbunyi di lantai-lantai pabrik hingga ruang rapat perusahaan. Penguatan dolar yang tak terbendung memicu rantai dampak yang berakhir pada satu kekhawatiran terbesar: gelombang pemutusan hubungan kerja massal.
| Rp17.500
Kurs Rupiah per USD (Mei 2026) |
~280.000
Prediksi pekerja terdampak PHK sektor tekstil 2025 |
60+
Perusahaan tekstil berpotensi PHK massal |
Dolar Menguat, Beban Perusahaan Bertambah
Kenaikan nilai dolar AS bukan sekadar angka di papan kurs. Bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor — mulai dari industri tekstil, farmasi, petrokimia, hingga makanan dan minuman — penguatan dolar berarti lonjakan biaya produksi yang harus ditanggung tanpa bisa sepenuhnya dialihkan ke konsumen.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menegaskan bahwa pelemahan rupiah secara langsung memengaruhi cash flow dan biaya operasional perusahaan, karena mendorong kenaikan harga bahan baku impor sekaligus biaya logistik. Di sisi lain, daya beli masyarakat yang belum pulih membuat ruang untuk menaikkan harga jual menjadi sangat terbatas.
| “Jika pelemahan nilai tukar ini berkepanjangan, dikhawatirkan omzet pelaku usaha semakin tertekan dan akhirnya melakukan rasionalisasi pekerja.”
— Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia |
Faktor Pendorong: Dari Fed Hingga Geopolitik
Penguatan dolar yang terjadi bukan fenomena terisolasi. Beberapa faktor global saling bertautan: kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury), kebijakan suku bunga ketat bank sentral Amerika Serikat (The Fed), serta eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai penjuru dunia. Kombinasi ini menciptakan tekanan nilai tukar dan mendorong aliran modal keluar (capital outflow) dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut kondisi ini berdampak pada hampir seluruh negara berkembang, melalui tekanan nilai tukar dan meningkatnya capital outflow yang membatasi ruang gerak perusahaan untuk berekspansi.
Dampak Berlapis bagi Dunia Usaha
| Lonjakan Biaya Produksi
Bahan baku impor dan logistik makin mahal, langsung menekan margin keuntungan perusahaan. |
Beban Utang Luar Negeri
Perusahaan berdenominasi dolar harus mengalokasikan lebih banyak rupiah untuk kewajiban finansial. |
| Melemahnya Daya Beli
Inflasi akibat kenaikan harga impor menekan konsumsi masyarakat dan menggerus pendapatan perusahaan. |
Rasionalisasi Tenaga Kerja
Efisiensi operasional menjadi pilihan terakhir, berujung pada pengurangan karyawan atau PHK massal. |
Sektor yang Paling Rentan
Berdasarkan data Kemnaker, tiga sektor penyumbang PHK terbesar pada 2024 adalah sektor pengolahan (24.013 orang), aktivitas jasa lainnya (12.853 orang), dan pertanian serta kehutanan (3.997 orang). Secara geografis, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi.
Industri tekstil dan garmen menjadi yang paling terekspos. Ketergantungannya pada bahan baku impor — benang, bahan pewarna, hingga mesin — membuat setiap kenaikan dolar langsung terasa di biaya produksi. Sektor farmasi dan petrokimia menghadapi dinamika serupa.
Tidak semua sektor menghadapi tekanan yang sama. Industri tekstil dan garmen menjadi yang paling rentan karena hampir seluruh bahan bakunya diimpor: benang, zat warna, hingga mesin produksi. Sektor farmasi menghadapi tantangan serupa karena bahan baku aktif obat-obatan masih didominasi impor dari India dan Tiongkok.
Sektor petrokimia, makanan dan minuman berbasis impor, serta elektronika perakitan juga termasuk dalam kelompok berisiko tinggi. Sementara itu, sektor yang berorientasi ekspor dan menghasilkan pendapatan dalam dolar — seperti kelapa sawit, karet, dan pertambangan — justru diuntungkan oleh penguatan dolar.
Disparitas ini menciptakan dua realitas yang bersamaan: di satu sisi perusahaan ekspor mencetak laba lebih besar, di sisi lain jutaan pekerja di sektor manufaktur domestik menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan. Ketimpangan ini yang membuat dampak sosialnya begitu kompleks dan sulit ditangani hanya dengan satu kebijakan tunggal.
| “Dalam kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, ruang untuk penyesuaian harga terbatas, sehingga tekanan biaya harus diserap pelaku usaha — yang kemudian menekan margin dan memengaruhi keputusan ekspansi maupun penyerapan tenaga kerja.”
— Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Apindo |
Rantai Efek yang Tak Terputus
Memahami dampak kenaikan dolar terhadap ketenagakerjaan memerlukan pemahaman tentang bagaimana rantai efek itu bekerja. Pada tahap pertama, penguatan dolar menaikkan biaya impor bahan baku. Perusahaan-perusahaan yang mengandalkan komponen atau bahan dari luar negeri — mulai dari benang untuk tekstil, bahan kimia untuk farmasi, hingga suku cadang mesin untuk manufaktur — terpaksa mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk membeli barang yang sama.
Pada tahap kedua, biaya produksi yang membengkak itu menekan margin keuntungan. Dalam kondisi ideal, kenaikan biaya bisa diteruskan ke konsumen melalui kenaikan harga. Namun dalam kondisi daya beli yang tertekan, strategi itu berisiko: harga naik, penjualan anjlok, kerugian makin dalam.
Pada tahap ketiga, perusahaan mulai mencari cara memotong biaya yang bisa dikendalikan. Dan dalam struktur biaya perusahaan padat karya, komponen tenaga kerja sering kali menjadi sasaran efisiensi pertama. Inilah titik di mana kenaikan dolar bertransformasi menjadi PHK.
|
Penulis:
- Rusli Hariadi -,231010500995
- Dimas Prasetyo – 231010501131
- Fauziah Dwi Artanti – -231010500985
- Ibrahim – 231010500907
Kelompok: 5
Mahasiswa Universitas Pamulang
Dosen Pengampu: Fahmi Susanti, SKM., M.M







