TANGERANG SELATAN– Pemerintah Kota Tangerang Selatan meraih penghargaan kategori Kota Berkinerja Tinggi dalam evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Kementerian Dalam Negeri pada peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30, Senin (27/4/2026).
Dalam evaluasi nasional tersebut, Kota Tangerang Selatan menempati peringkat ketiga nasional dengan skor 3,8023 (kategori tinggi), meningkat signifikan dibanding empat tahun sebelumnya.
Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, yang menerima langsung penghargaan tersebut mengatakan capaian itu menjadi indikator peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.
Penilaian LPPD mencakup 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Seluruhnya diterjemahkan dalam bentuk program, kegiatan, hingga kebijakan anggaran yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025.
Menurutnya, proses evaluasi dilakukan secara komprehensif dan detail, mulai dari kebijakan program, pelaksanaan kegiatan, hingga output dan outcome yang dihasilkan. Laporan tersebut juga dikaitkan dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional, seperti RPJMD dan RPJMN.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah bukan sekadar seremonial, tetapi momentum refleksi untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik,” ujar Benyamin.
Berdasarkan data evaluasi LPPD, peringkat kinerja Tangsel terus meningkat, dari posisi 23 nasional pada 2022 dengan skor 2,95 (kategori sedang), menjadi peringkat 12 pada 2023 dengan skor 3,43, lalu naik ke peringkat 9 pada 2024 dengan skor 3,54, hingga masuk tiga besar nasional pada 2025.
Menurut Benyamin, pencapaian ini merupakan hasil kerja seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat. Hal ini juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.
“Jika masih terdapat kekurangan, hal itu menjadi bahan evaluasi dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan kinerja,” jelasnya.
Ia menegaskan, penghargaan LPPD bukan hanya soal angka atau peringkat, tetapi mencerminkan kualitas kehadiran pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Benyamin meminta seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terukur, memperkuat sinergi lintas sektor, memastikan target indikator kinerja tercapai, serta memperluas inovasi pemerintahan.
“Kinerja LPPD bukan sekadar angka atau peringkat, tetapi sejauh mana pemerintah hadir melayani masyarakat,” tuturnya.
Penghargaan LPPD merupakan evaluasi nasional yang dilakukan dengan melibatkan sembilan kementerian sebagai bagian dari mekanisme pengukuran akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
