JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, memastikan wacana program haji tanpa antre tetap akan dilanjutkan meski menuai kritik dari berbagai pihak. Namun, ia menegaskan istilah “war tiket” tidak akan lagi digunakan karena dinilai menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Yang jelas kita butuh terobosan-terobosan untuk memangkas antrean yang panjang ini,” ujar Irfan usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di kawasan Kompleks DPR/MPR Senayan, dikutip Selasa, 14 April 2026.
Ia mengakui istilah “war tiket” sebelumnya memicu kegaduhan, sehingga akan diganti dengan penyebutan lain tanpa mengubah substansi kebijakan.
“Pembahasan tetap akan jalan, hanya mungkin istilahnya war tiket atau apalah istilahnya,” katanya.
Menurut Irfan, skema haji tanpa antre nantinya akan memanfaatkan kuota tambahan dari Arab Saudi. Ia juga memastikan kebijakan ini tidak akan menghapus antrean jemaah yang sudah terdaftar sejak lama.
“Yang jelas antrean tidak akan kita hanguskan. Jadi jemaah yang sudah antre 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun enggak perlu khawatir,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia membuka peluang agar program ini diprioritaskan bagi kelompok tertentu, seperti jemaah disabilitas dan lanjut usia, sebagaimana usulan dari anggota dewan.
Irfan menekankan bahwa wacana ini masih dalam tahap pembahasan panjang dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Ini kan wacana yang masih panjang, yang masih perlu banyak pembahasan dari pemangku kepentingan, terutama dari Komisi VIII kemudian dari pelaku-pelaku bisnis haji,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa keputusan terkait program ini tidak akan diambil dalam waktu singkat, melainkan melalui proses kajian jangka panjang yang matang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para jamaah.
