JAKARTA– Setahun setelah dilantik, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai belum menapaki jalur transisi energi bersih secara optimal. Meski berbagai komitmen telah disampaikan di forum internasional, implementasi kebijakan di tingkat nasional masih lamban dan terfragmentasi.
Laporan tahunan Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) bertajuk “Rapor 1 Tahun Transisi Energi dan Ambisi Iklim: 9 Rekomendasi untuk Pemerintahan Prabowo–Gibran” menyebut bahwa meski bauran energi terbarukan meningkat menjadi 16 persen dan kapasitas pembangkit bersih bertambah 876,5 MW, capaian ini masih jauh dari target emisi nol bersih sesuai Paris Agreement.
Alokasi APBN 2026 untuk ketahanan energi mencapai Rp402,4 triliun, namun hanya Rp37,5 triliun yang dialokasikan untuk energi terbarukan. Subsidi energi fosil yang masih dominan, stagnasi investasi energi bersih, dan penurunan penjualan kendaraan listrik menjadi sorotan utama forum.
Persepsi Publik dan Kendaraan Listrik
Menurut Zacky Ambadar, Lead Electric Mobility and Indonesia Energy di International Institute for Sustainable Development (IISD), tantangan besar bagi percepatan kendaraan listrik adalah persepsi masyarakat.
“Publik masih ragu mengenai kemudahan pengisian daya, layanan purna jual, dan nilai jual kembali kendaraan listrik. Selain itu, masyarakat ingin memastikan kendaraan listrik aman dan andal,” jelas Zacky Ambadar.
Meskipun banyak merek baru bermunculan, seperti Hulik dan J-Co, penjualan kendaraan listrik masih terkonsentrasi di Pulau Jawa—terutama Jakarta, Bandung, dan Surabaya—karena infrastruktur stasiun pengisian daya (charging station) lebih lengkap. Faktor harga listrik yang lebih murah di beberapa kota juga menjadi pendorong.
Selain insentif fiskal seperti pembebasan pajak impor dan PPN, pemerintah dinilai perlu memperkuat insentif non-fiskal, seperti kemudahan parkir, lokasi strategis charging station, dan program edukasi publik.
Zacky juga menekankan pentingnya aspek lingkungan dan ekonomi sirkular, termasuk pengelolaan dan daur ulang baterai. “Ekosistem kendaraan listrik tidak berhenti di penjualan. Kita perlu memastikan rantai pasok dan pengelolaan limbah baterai berjalan berkelanjutan, sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG),” katanya.
Tantangan Struktural Transisi Energi
Selain kendaraan listrik, transisi energi nasional masih menghadapi hambatan struktural, seperti:
•Belum ada roadmap pensiun dini PLTU batu bara.
•Koordinasi antar kementerian lemah pasca restrukturisasi.
•Implementasi instrumen ekonomi karbon belum optimal.
ETP Forum menilai, tanpa reformasi kelembagaan dan fiskal yang jelas, Indonesia berisiko kehilangan momentum menuju energi bersih.
Sembilan Rekomendasi Kunci ETP Forum
Untuk mempercepat transisi energi, ETP Forum merekomendasikan:
1.Mengalihkan subsidi energi berbasis komoditas ke subsidi langsung berbasis penerima manfaat.
2.Mengarahkan penghematan subsidi untuk investasi energi bersih dan listrik mikro di wilayah 3T.
3.Memisahkan fungsi regulator dan operator energi.
4.Membentuk Satuan Tugas Transisi Energi di bawah Presiden.
5.Memperluas Nilai Ekonomi Karbon (NEK) ke sektor industri dan transportasi.
6.Memperbarui target energi terbarukan agar selaras visi 100 persen energi bersih 2040.
7.Mendorong riset dan investasi teknologi bersih, termasuk baterai, hidrogen hijau, dan amonia.
8.Menerapkan standar ESG yang ketat pada industri hilirisasi mineral kritis.
9.Memastikan transisi energi berkeadilan dan inklusif dengan aspek gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).
