JAKARTA – Provinsi Papua menorehkan sejarah baru setelah untuk pertama kalinya berhasil masuk dalam nominasi penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2025. Penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK-RI).
Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.IK., M.H., yang baru sehari dilantik, langsung hadir pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025 di Jakarta. Kehadiran Gubernur didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Papua dan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua.
Rakornas TPAKD 2025 yang diinisiasi OJK ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kabareskrim Polri, Dewan Gubernur Bank Indonesia, serta ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Acara tersebut mengusung semangat kolaborasi dalam memperluas akses keuangan di daerah dan memperkuat inklusi keuangan masyarakat. OJK dalam kesempatan itu juga meluncurkan Roadmap TPAKD 2025–2029 sebagai arah kebijakan baru untuk mendukung pencapaian program strategis nasional Asta Cita.
Gubernur Papua Matius Fakhiri menyampaikan kebanggaannya atas masuknya Papua dalam 10 besar nominasi TPAKD Award 2025. Dia menilai pencapaian ini adalah langkah awal penting dalam memperkuat ekosistem keuangan inklusif di Tanah Papua.
“Masuknya Papua untuk pertama kalinya pada nominasi TPAKD Award menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen memperluas akses keuangan di semua lini, agar masyarakat Papua dapat merasakan manfaat ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Gubernur Fakhiri.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Dr. Andri, M.Si, memaparkan perkembangan positif sektor keuangan di Papua, terutama pasca pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Ia mencatat adanya peningkatan signifikan pada aktivitas industri jasa keuangan di wilayah Papua.
Hingga tahun 2024, di Provinsi Papua telah beroperasi total 16 Bank Umum, 6 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 12 Perusahaan Pembiayaan, 25 Asuransi (Jiwa dan Umum), serta berbagai lembaga keuangan lain seperti Pegadaian, Perusahaan Efek, dan Lembaga Keuangan Mikro.
“Data ini menunjukkan bahwa ekosistem industri keuangan di Papua terus berkembang dan semakin beragam. Ke depan, kami akan memperkuat sinergi untuk memastikan akses layanan keuangan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke wilayah paling terpencil,” ungkapnya.
TPKAD Provinsi Papua berkomitmen mendorong optimalisasi potensi sumber dana dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif. Dana ini akan diprioritaskan pada pengembangan UMKM dan membiayai pembangunan sektor prioritas, seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, guna mewujudkan Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmoni. (*)
