DEPOK – Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yuni Indriany mendukung rencana evaluasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 97 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan anggota dewan.
Yuni menyatakan, DPRD terbuka terhadap masukan publik terkait tunjangan tersebut, yang selama ini telah diatur berdasarkan regulasi yang sah.
“Kami di DPRD pada prinsipnya sangat terbuka terhadap evaluasi, termasuk mengenai tunjangan perumahan. Perlu dipahami, tunjangan tersebut diatur berdasarkan regulasi yang sah,” kata Yuni, Kamis (4/9/2025).
Yuni menegaskan, jika ada aspirasi masyarakat untuk meninjau kembali besaran atau mekanisme tunjangan, pihaknya siap berdialog dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
“Jika memang ada aspirasi masyarakat agar besaran atau mekanismenya ditinjau kembali, tentu kami siap melakukan evaluasi bersama pemerintah kota,” tambahnya.
Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menegaskan bahwa DPRD tidak anti-kritik. Ia memastikan, fraksinya mendukung penuh langkah evaluasi untuk memastikan setiap anggaran dikelola secara proporsional, transparan, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Intinya, DPRD tidak anti-kritik. Anggota Fraksi PDI Perjuangan juga mendukung penuh dan ingin memastikan setiap anggaran benar-benar proporsional, transparan, dan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Pernyataan Yuni ini menanggapi rencana Wali Kota Depok, Supian Suri, yang akan mengevaluasi Perwal tersebut.(*)
