JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan bahwa DPR akan terus terbuka terhadap kritik dan aspirasi publik. DPR juga berkomitmen aktif mendampingi proses-proses pengambilan kebijakan strategis bersama pemerintah.
Hal ini diungkapkan Puan usai mengikuti pertemuan dengan sejumlah tokoh yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk berdialog. Forum itu berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9).
Dalam forum tersebut, Prabowo juga mengundang sejumlah tokoh bangsa. Mulai dari pimpinan partai politik, tokoh agama, hingga perwakilan buruh untuk berdialog dan menyikapi perkembangan situasi nasional.
“Kami akan mengevaluasi, kami berbenah diri, kami akan terus mendengar aspirasi rakyat dan semua elemen bangsa dengan lebih terbuka, lebih baik dalam membangun bangsa,” jelas Puan dalam keterangannya, Rabu (3/9/2025).
Lebih lanjut Puan mengajak semua pihak membangun bangsa dengan mengedepankan dialog dan mendengarkan masukan dari para tokoh. Ia menekankan pentingnya menahan diri, saling menghormati, dan menjaga agar tidak saling menyakiti.
“Marilah kita membangun bangsa ini bersama-sama. Kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa. Semua harus menahan diri, dan jangan saling menyakiti. Kita saling menghormati dan saling menjaga,” tuturnya.
Menanggapi pernyataan Prabowo soal pencabutan sejumlah kebijakan internal DPR seperti tunjangan anggota hingga moratorium kunjungan kerja luar negeri, Puan memastikan DPR akan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.
“DPR mendengarkan semua masukan dan akan menindaklanjuti sesuai mekanismenya. Ini bagian dari upaya pembenahan yang nyata dan bertanggung jawab,” terangnya.
Selain itu, Puan juga menyinggung soal pentingnya kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif demi kepentingan bangsa. Puan memastikan DPR selalu membangun sinergi untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil bertujuan untuk menyejahterakan rakyat,
“DPR akan terus bersinergi dengan Pemerintah. Kita satu barisan dalam membangun bangsa, tentu dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai konstitusi,” tukasnya.
