TANGERANG – Belasan orang warga perumahan Ayodhya Garden, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang. Kedatangan mereka untuk mengadukan sulitnya pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga untuk kegiatan sosial.
Belasan warga Ayodhya Garden ini merasa miris dengan langkah pemerintah melalui Kecamatan Tangerang dan Kelurahan Buaran Indah. Bukan tanpa alasan, warga merasa kecewa dan dibohongi dengan kedua perwakilan pemerintah di daerah tersebut.
Di perumahan yang dihuni ratusan orang ini pemerintah sempat datang dan merestui langkah mereka untuk pembentukan RT dan RW. Namun ironisnya setelah dilaksanakan pemilihan dan menemui kesepakatan antara warga, pihak kecamatan malah membatalkan keabsahan pemilihan ini.
Polemik antara warga dan pihak Kelurahan Buaran Indah dan Kecamatan Tangerang ini muncul ketika warga telah mengikuti aturan pemerintah dan melakukan 3 kali pemilihan. Ketiganya pun gagal dengan alasan yang tidak jelas.
Dengan alasan inipun kemudian warga meminta bantuan DPRD Kota Tangerang Selatan untuk bisa membantu mereka mendengarkan keluh kesah san menjembatani mereka.
Padahal, keinginan warga Ayodhya Garden membentuk RT dan RW di lingkungannya bukanlah tanpa alasan. Mereka hanya ingin merasakan pelayanan pemerintah dan juga dapat menjadi warga seutuhnya dengan hidup berwarganegara.
Namun kebanyakan warga perumahan Ayodhya Garden ini tidak dapat merasakan kehidupan seperti warga biasanya. Bahkan mirisnya, warga malah tidak pernah merasakan semarak Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI seperti pada umumnya.
Seperti yang dialami Akmalia, warga yang telah tinggal di wilayah ini sejak tahun 2019 lalu mengaku sedih dan kesal dengan tingkah laku pemerintah daerah.
“Jadi selama tinggal di Ayodhya, dari tahun 2019 sampai saat ini saya belum pernah merasakan di perumahan itu sendiri mengadakan acara 17 Agustus,” kata Akmalia selesai melaksanakan Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPRD Kota Tangerang, Selasa (20/5/2025).
Menurut orang yang berpofesi sebagai dokter gigi ini dirinyapun sempat kesulitan pada saat Pemilihan Umum. Apalagi, warga sekitar tidak pernah mendapat fasilitas seperti warga pada umumnya.
“Sedangkan warga sudah sangat banyak di Ayodhya jadi untuk sosial kemasyarakatannya itu kurang makanya kami warga itu ingin terbentuk RT/RW dengan alasan yang paling utama untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Pas pemilu aja kami malah harus memilih di lokasi yang cukup jauh,” ungkap Akmalia.
Akmalia menyebut jika mayoritas yang ada di perumahan Ayodhya Garden sangat menginginkan terbentuknya pengurus lingkuang untuk dapat secara bersama sama dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan.
“Karena memang pembentukan RT/RW ini sudah tiga kali gagal, sudah bukan setahun, sudah lebih daripada setahun makanya sampai ke Anggota Dewan, mudah-mudahan ini solusi yang paling akhir dari perjuangan kami semua,” ujarnya.
Senada dengan Akmalia, Haridoyo warga sekitar juga mengatakan hal serupa. Dirinya mengaku pemerintah tidak hadir dalam lingkungan mereka.
“Pemerintah jelas tidak hadir di lingkungan kami kenapa pemilihan atau pembentukan RT dan RW saja dipersulit sama mereka, padahal itu adalah hak warga negara,” ujarnya.
Dia berharap ratusan warga di perumahan Ayodhya Garden ini bisa menjadi warga Indonesia seutuhnya dan mendapatkan hak yang sama seperti warga pada umumnya.
“Kami harap langkah terakhir kami bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk bisa membuat kami menjadi warga seutuhnya. Saya yakin ko banyak juga warga sini yang akan pindah mengurus kependudukan menjadi warga Kota Tangerang,” jelasnya.
Sementara itu, Junadi Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tangerang mengatakan permasalahan ini sudah di bahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kata dia dari hasil RDP tersebut para pihak menyepakati pembentukan Plt RT-RW di perumahan Ayodhya Garden.
“Tadi sudah kita sepakati bahwa besok malam akan mengadakan rapat tapi saya sebagai Ketua Komisi 1 Yang kebetulan anak buah Pak Prabowo besok akan saya pantau secara langsung dalam rapat tersebut,” kata Junadi.
Junaidi meminta kepada Pemerintah Kota Tangerang agar bisa swrius dalam menyikapi persoalan ini. Selain itu, Junaidi meminta Pemkot Tangsel bisa memberikan pengawasan kepada aparat daerah dalam hal ini Kecamatan dan Kelurahan.
“Saya minta kepada Lurah dan Cama lebih proaktif melihat keadaan masyarakat yang sebenarnya Ini perlu dibuat RT baru atau tidak harus proaktif mengecek lengkap atau tidak. Pemkot Tangerang harus mengawasi jajarannya,” tuturnya. (*)
