JAKARTA – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, mendorong Pemerintah Kota Serang (Banten) untuk segera menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) agar masalah kependudukan yang terus meningkat di kota tersebut dapat dikendalikan.
Hal itu dikemukakan wakil menteri (Wamen) Isyana ketika menerima audiensi Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, S.Sos, di kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Jumat pekan lalu. Wakil Wali Kota didampingi jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang.
Dalam pertemuan itu Wamen mengarahkan wakil walikota agar dalam penyusunan GDPK berkoordinasi dengan sekretaris daerah. Sehingga diketahui program apa yang akan dikerjakan. Arahan wamen tersebut untuk menjawab kekhawatiran Pemkot terkait jumlah penduduk yang terus meningkat. Namun bukan dari kelahiran tetapi dampak urbanisasi.
Selama ini Kota Serang menjadi tujuan dari penduduk yang bermukim di pinggiran kabupaten dan kota. Mereka masuk ke Kota Serang untuk mencari pekerjaan.
Menurut Wamen Isyana, GDPK memuat peta jalan. “Di antaranya kita bisa mengetahui kapasitas kota berapa banyak bisa menyediakan sekolah dan pelayanan kesehatan. Berapa kapasitas pelayanan dasar. Kemudian di ‘cross check’ dengan jumlah penduduknya seperti apa. Dari situ pengendalian penduduknya seperti apa. Apakah harus dilaksanakan gerakan KB dengan ketat atau pembangunan keluarga yang ditingkatkan,” urai Wamen Isyana.
Didampingi Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Eng. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Wamen Isyana juga menginformasikan bahwa Kemendukbangga/BKKBN mempunyai program SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) yang bertujuan untuk mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam pembelajaran di sekolah. Termasuk ada bimbingan konseling di dalamnya.
Sementara Wakil Wali Kota Serang mengeluhkan minimnya anggaran yang ada. “Upaya yang kami lakukan adalah mencoba kolaborasi program dengan segala sektor. Termasuk dengan Kemendukbangga/BKKBN. Terkait kesehatan mental, kami hanya mempunyai satu psikolog. Mungkin Kemendukbangga/BKKBN punya program yang bisa mendukung kami dari sisi tersebut,” ujar Wakil Wali Kota Nur Agis berharap.
