JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf beri tanggapan tegas terkait masih perlu waktu untuk mencermati ide Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).
“Ya, kita perlu waktu untuk mencerna idenya Kang Dedi (Dedi Mulyadi) itu,” ujar Mensos Saifullah, Sabtu 3 Mei 2025, dilansir http://beritasatu.com
Menurut dia, usulan seperti itu harus dipertimbangkan secara menyeluruh, terutama karena bansos selama ini diberikan atas dasar perlindungan dan jaminan sosial.
Bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH), lanjutnya, selama ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar sekaligus membuka jalan menuju kemandirian.
“Memotivasi penerima bansos untuk bisa naik kelas, untuk bisa hidup lebih mandiri, untuk memiliki keterampilan dan membuka akses,” ucap Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini.
Jika ingin menambahkan syarat baru dalam penyaluran bantuan, menurut Gus Ipul, tak bisa dilakukan secara sepihak mengingat banyak pertimbangan yang harus dikaji, mulai dari aspek agama hingga hak asasi manusia (HAM).
“Kalau itu ditambahkan dengan syarat-syarat di luar rancangan program, harus kita diskusikan. Apalagi kalau kita mengambil keputusan dengan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM, dan pertimbangan lain,” kata dia.
Saat disinggung soal fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait vasektomi, Mensos tak menampik bahwa hal tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pembahasan lintas sektor.
“Makanya itu salah satunya, banyak. Ini harus dihitung secara bersama,” kata dia.
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa sebagian besar bansos dari pemerintah selama ini ditujukan untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti asupan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak.
“Ini harus diberikan untuk kebutuhan ibu hamil, untuk anak, bayi. Jadi, sudah jelas peruntukannya,” tutur Mensos.
Dikabarkan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.
Pada Senin 28 April, Dedi Mulyadi mengatakan rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.
Seluruh bantuan pemerintah nanti, kata dia, akan diintegrasikan dengan KB.
Dedi menekankan bahwa ke depannya, data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama KB laki-laki atau vasektomi.
