TANGSELXPRESS – Program Makan Bergizi Gratis yang diusung Presiden Prabowo Subianto, dengan dukungan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, anggaran per porsi ditetapkan Rp 10.000, dengan total alokasi awal mencapai Rp 51 triliun hingga Rp 70 triliun. Meski terbatas, Muhaimin menyebut angka ini sebagai langkah awal yang akan ditingkatkan secara bertahap seiring peningkatan kapasitas anggaran negara.
“Itu proses simulasi. Saya kira anggaran ini akan terus berkembang. Memang tahap awal hanya tersedia Rp 51 triliun hingga Rp 70 triliun,” ujar Muhaimin saat menghadiri pembukaan Munas V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).
Pemerintah menekankan bahwa kualitas makanan tidak boleh dikorbankan meski anggaran per porsi tergolong kecil. Standar gizi, kebersihan, dan masa kadaluarsa makanan menjadi prioritas dalam implementasi program.
“Ibu-ibu yang terlibat, tolong jaga standar mutu. Pastikan gizinya, kualitasnya, hingga masa kadaluarsanya terkontrol. Dengan harga yang baik, kualitas harus tetap tercapai,” tegaspria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan anggaran setiap tahun, sehingga cakupan dan kualitas program dapat terus berkembang. Pendekatan ini dianggap realistis untuk memastikan keberlanjutan program tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan di awal implementasi.
“Kami akan terus berusaha mengumpulkan anggaran agar tiap tahun bertambah,” jelasnya.
Program ini juga melibatkan komunitas lokal, terutama perempuan, dalam penyediaan makanan, yang secara tidak langsung dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini diharapkan mampu mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, terutama di daerah terpencil dan masyarakat kurang mampu.
“Bukan trial (program ini bukan uji coba). Anggaran kita terbatas sehingga dilakukan bertahap,” tuturnya.
Dengan fokus pada peningkatan bertahap dan pengawasan kualitas, program ini memiliki potensi untuk menjadi solusi jangka panjang dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Demikian dikutip dari beritasatu.com.
