TANGSELXPRESS – Program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dicanangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat dukungan positif dari CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghada. Menurutnya, program ini dapat terwujud jika pemerintah mampu menyelesaikan sejumlah tantangan yang ada, terutama terkait ketersediaan lahan dan koordinasi lintas kementerian.
“Program 3 juta rumah itu bukan tidak mungkin. Meskipun kita tahu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan,” ujar Ali di Jakarta pada Jumat (25/10/2024).
Ali menyoroti pentingnya pemanfaatan aset negara yang belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk lahan-lahan idle milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tanah sitaan yang dikelola oleh Kejaksaan. Langkah ini dinilai dapat memperkuat suplai perumahan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan yang ada.
“Fundamentalnya adalah jika permintaan sudah ada, yang terpenting adalah suplai. Suplai ini terkait ketersediaan lahan, di mana dan milik siapa. Tanah-tanah BUMN yang idle dapat digunakan, termasuk BUMD, atau tanah-tanah sitaan dari kejaksaan,” ungkapnya.
Namun, Ali juga menekankan perlunya strategi khusus untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi kelas menengah perkotaan, yang seringkali terabaikan dalam program perumahan pemerintah. Ia menyarankan pemanfaatan bank tanah atau lahan idle di perkotaan untuk membangun hunian bagi golongan ini, terutama di wilayah seperti Jakarta yang terbatas lahan.
“Sejak 2009, pemerintah pernah mengusulkan untuk mendukung masyarakat menengah bawah dengan subsidi. Namun, golongan menengah perkotaan sering terabaikan. Bank tanah atau tanah idle di perkotaan harus dimanfaatkan pemerintah untuk membangun hunian bagi kalangan menengah perkotaan,” jelasnya.
Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian terfokus: Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan serta Kawasan Permukiman. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan fokus dan efektivitas dalam mengatasi masalah perumahan.
“Program ini sangat terkait dengan kementerian lain, jadi Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendiri. Mereka harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan lainnya. Selama ini, sektor perumahan masih dianggap kurang prioritas. Dengan adanya kementerian yang fokus pada perumahan, diharapkan koordinasi lintas kementerian dapat berjalan baik,” paparnya.
Lebih lanjut, Ali berharap program ini tidak hanya mampu menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjawab kebutuhan hunian kelas menengah perkotaan. Dengan koordinasi yang solid antar kementerian dan pemanfaatan lahan yang efektif, program 3 juta rumah ini diharapkan menjadi solusi inklusif untuk masalah perumahan di Indonesia. Demikian dikutip dari beritasatu.com.
