TANGSELXPRESS – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan membuka Konferensi Internasional pertama mengenai Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia pada Kamis (5/9).
Acara ini dilaksanakan pada 4-7 September di Kota Bandung dengan tema “Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries: Socialization of Ulayat Land in Indonesia”.
Pendaftaran tanah ulayat menjadi milestone penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap Masyarakat Adat di Indonesia. Konferensi ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi Kementerian ATR/BPN dalam berbagi kisah praktik terbaik dalam upaya melakukan pendaftaran tanah ulayat bagi Masyarakat Adat di Indonesia.
Menurut Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, kegiatan ini menjadi sarana bagi Kementerian ATR/BPN untuk menyosialisasikan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pihak terkait dalam melakukan pendaftaran tanah ulayat di Indonesia.
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen menjalankan arahan Presiden Joko Widodo untuk percepatan Reforma Agraria, seperti Redistribusi Tanah.
“Tujuannya adalah untuk program dapat dilaksanakan dengan baik serta tepat dan cepat, sehingga semakin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya saat dikonfirmasi pada Rabu (4/9).
Dalam Konferensi Internasional ini, utusan-utusan dari pemerintah berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, Timor Leste, Laos, dan Filipina juga turut memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang terkait kepemilikan tanah. Kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai International Civil Society Organization (CSO) yang juga turut memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat.
Konferensi Internasional ini juga menjadi sarana pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai implementasi pendaftaran tanah ulayat di Indonesia.
“Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait sebagai upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat atas tanah ulayatnya,” ungkapnya.
Terkait implementasi pendaftaran tanah ulayat, Kementerian ATR/BPN telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat sejak 2021-2023. Sampai dengan tahun 2023, telah diperoleh potensi keberadaan tanah ulayat diketahui bidang tanah ulayat sekitar 3,8 juta hektare tersebar di 16 provinsi lokasi inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat.
Mengawali rangkaian acara, Menteri AHY akan membuka peresmian exhibition atau stan pameran yang diikuti beberapa perwakilan Masyarakat Adat.
“Beberapa di antaranya perwakilan Masyarakat Adat Baduy, Kampung Naga, Dayak Iban Sungai Itik, Dayak Menua Kulan, Dayak Sami, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Mukim Siem, Mukim Seulimeum, Kota Sungai Penuh, dan Desa Adat Asah Duren,” jelasnya.
Momen ini menjadi kesempatan bagi para Masyarakat Adat Indonesia untuk menunjukkan keragaman budaya yang mereka miliki.
Dalam kesempatan ini, Kementerian ATR/BPN di setiap wilayah dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam membantu menyosialisasikan dan membantu pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat di Indonesia sehingga Masyarakat Adat dapat memiliki kepastian hukum atas tanah yang didiami oleh mereka secara turun-temurun sejak beratus tahun lalu.
“Upaya ini juga sebagai bentuk perlindungan dari negara untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi Masyarakat Adat yang selama ini seakan-akan terpinggirkan dari lingkungan sekitarnya,” tandasnya. (arga)
