TANGSELXPRESS – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, memberikan tanggapan terkait wacana pemotongan gaji untuk dana pensiun.
Muhadjir menyatakan bahwa meskipun pemotongan gaji untuk dana pensiun dapat bermanfaat untuk masa depan pensiun karyawan, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi saat ini.
“Kalau untuk yang berpensiun ya bagus untuk masa depan. Namun, harus dipertimbangkan soal penarikannya itu, iurannya, pemotongan iuran, karena sebagian besar gaji karyawan itu kan masih belum di atas rata-rata (Upah Minimum Regional / UMR),” kata Muhadjir seperti dikutip dari beritasatu.com saat ditemui di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Muhadjir mengungkapkan bahwa dia belum dilibatkan dalam perumusan kebijakan tentang pemotongan gaji untuk dana pensiun. Ini menunjukkan bahwa dia belum memiliki informasi atau keterlibatan langsung dalam pengembangan kebijakan tersebut.
Dia menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan ini. Muhadjir mengingatkan bahwa kebijakan pemotongan gaji akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah dalam sistem penggajian yang sering bermasalah.
“Kita belum bisa melaksanakan secara maksimal karena kondisi take home pay dan gaji atau upah dari karyawan kita memang belum bagus-bagus amat. Makanya kemarin untuk jaminan kehilangan pekerjaan itu sempat kita tahan, Presiden minta supaya ditahan dahulu, baru sekarang mulai kita berlakukan,” tegasnya menambahkan.
Dengan demikian, Muhadjir menekankan perlunya kebijakan yang memperhatikan keadaan ekonomi karyawan saat ini dan memastikan bahwa segala kebijakan terkait dana pensiun tidak membebani karyawan yang sudah berada dalam kondisi finansial yang sulit.
