TANGSELXPRESS – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk bekerja secara maksimal dalam menindak para pelaku begal. Namun, diakui Sahroni bahwa tindakan hukum tersebut harus terukur, tidak boleh asal tembak mati dan menyalahi aturan.
“Polisi harusnya lebih banyak bergerak, jadi tidak usah melulu tembak mati. Kita jangan balik lagi ke Orde Baru,” tegas Sahroni dalam keterangan yang diterima, Sabtu (22/7).
Menurut Sahroni, Polri cukup mampu melakukan perhitungan penindakan aksi begal yang sesuai dengan aturan undang-undang dan hak asasi manusia. Kecuali jika pelaku kejahatan sudah membahayakan aparat dan masyarakat, maka opsi tembak mati adalah upaya terakhir yang perlu dilakukan.
“Minta tolong kepada penegak hukum dan stakeholder bersama-sama. Kita intai, tangkap, penjarakan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sahroni meminta kinerja Polda Sumut dievaluasi terkait penanganan begal, terutama di Kota Medan.
“Kita tidak usah tembak sana, matiin, tidak perlu. Kalau Polda Sumut tidak bisa melakukan apa yang menjadi kenyamanan masyarakat, Kapoldanya dievaluasi. Kapolri sudah perintahin, kalau Kapoldanya tidak bisa kerja, tiga bulan evaluasi,” tambah politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Sebelumnya, unggahan Wali Kota Medan Bobby Nasution di akun media sosialnya sempat viral. Dalam unggahannya tersebut, menantu Presiden Jokowi itu meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku begal di wilayahnya. Jika diperlukan, aparat diminta menembak mati begal.
“Saya harap pihak kepolisian lebih tegas untuk menindak para pelaku di lapangan, walaupun harus ditembak mati,” tulis Bobby di akun Instagram pribadinya, Jumat (7/7).
