TANGSELXPRESS – Mungkin kita tidak akan heran dengan bobroknya penyelenggaraan lembaga pendidikan di Indonesia, masih banyak sekolah-sekolah dipelosok negeri ini yang kondisinya tidak memadai, mulai dari tenaga pengajar, fasilitas bangunan dan kurikulum.
Pendiri Paguyuban Mahasiswa Garut di Jakarta (DERMAGA Jakarta) Deden Muhamad Rojani angkat bicara soal bobroknya kinerja pemerintah di daerah Garut Selatan, dia menyoroti salah satu lembaga pendidikan setingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang reyot dan tidak layak untuk dijadikan tempat belajar.
Dinding bangunan PAUD tersebut masih terbuat dari bilik bambu yang sudah dimakan usia, serta atap genting yang kerap bocor saat hujan datang, hal itu tidak menyurutkan para orang tua untuk mengantar anaknya untuk belajar. Kondisi PAUD yang memprihatinkan itu ada di Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut bagian Selatan.
Deden selaku perwakilan Dermaga meminta Pemda Garut untuk memperhatikan lembaga pendidikan di Garut, khususnya wilayah Selatan itu, Selasa 10 Januari 2023.
“Kami beberapa kali bertemu dengan pengurus PAUD tersebut, beliau mengeluhkan pengajuan bantuan ke pemerintah yang tak kunjung di respon,” jelasnya, Selasa (10/1) dalam keterangan tertulisnya.
Deden lebih lanjut menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut harus memprioritaskan sektor pendidikan, menurutnya Kabupaten Garut harus meningkatkan sumberdaya manusianya untuk bisa menjadi daerah yang maju.
“Masyarakat di daerah Garut secara umum sangat jauh dari kata sejahtera, ini menjadi tolak ukur daerah tersebut tertinggal atau tidak, ini kan tanggungjawab pemerintah dimulai dari sektor pendidikan”, ungkapnya.
Dia berpendapat bahwa wilayah Garut Selatan sejak lama didiskriminasi oleh pemerintah, distribusi anggaran daerah ataupun pusat sangat minim, seharusnya pemerintah dalam aspek kesejahteran masyarakat tidak tebang pilih, semua wilayah harus terakomodir oleh program pemerintah.
“Di Kabupaten Garut ini lucunya, aktor politiknya tidak bijak, wilayah yang dianggap tidak begitu signifikan menyumbang suara kepada Bupati terpilih didiskriminasi, program-program pemerintah tidak nampak di wilayah tersebut di banyak aspek, salah satunya sulitnya lembaga pendidikan mendapatkan bantuan pemerintah,” terangnya.
Deden berharap, pemerintah bisa lebih adil dalam mendistribusikan anggaran pembangunan daerah yang merupakan mandat rakyat dan Undang-Undang.
“APBD adalah hasil dari pajak rakyat, distribusinya harus berasaskan keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat, jangan sampai kami mendengar lagi indikasi korupsi dari BPK atau KPK,” tutupnya.
