JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan membuka kemungkinan menarik Indonesia dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace apabila keberadaan lembaga tersebut dinilai tidak memberikan manfaat konkret bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Hal itu disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 3 Februari. Menurut Anwar, MUI pada dasarnya mendukung keterlibatan Indonesia dalam forum internasional selama keanggotaannya membawa kemaslahatan, terutama bagi rakyat Palestina.
“Selama komitmennya untuk kemaslahatan, tentu tidak ada masalah. Namun ada janji, jika ternyata tidak bermaslahat, Indonesia akan keluar,” kata Anwar.
Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah organisasi masyarakat Islam tersebut, Prabowo menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di Board of Peace harus dimanfaatkan sebagai sarana memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara penuh dan berdaulat.
Selain jalur diplomasi, pemerintah juga disebut akan terus mendorong langkah-langkah kemanusiaan untuk membantu warga Palestina, khususnya di Gaza yang masih dilanda konflik berkepanjangan.
Anwar menjelaskan, lembaga yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan melibatkan sejumlah negara, termasuk negara-negara Islam, itu diharapkan dapat menjadi wadah kerja sama internasional dalam mewujudkan perdamaian dunia.
Namun demikian, jika di kemudian hari Board of Peace dinilai tidak memberikan dampak positif bagi Palestina maupun upaya perdamaian global, Indonesia bersama negara-negara Islam lain siap mempertimbangkan untuk mengakhiri keanggotaan.
“Jika tidak membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi Palestina serta perdamaian dunia, negara-negara Islam yang tergabung di dalamnya akan keluar dari Board of Peace,” tegas Anwar.
Sebelumnya, MUI sempat meminta pemerintah meninjau ulang keputusan bergabung dengan Board of Peace. Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis menilai langkah tersebut berpotensi tidak berpihak pada kepentingan Palestina.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” ujar Cholil melalui akun media sosial X, Rabu, 28 Januari.
