JAKARTA – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pengiriman siswa bermasalah ke barak militer mendapatkan tanggapan beragam dari berbagai pihak.
Termasuk kritik yang datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang meminta Kang Dedi Mulyadi (KDM) menghentikan sementara program tersebut.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyampaikan bahwa penghentian diperlukan hingga dilakukan evaluasi menyeluruh, terutama dari aspek regulasi dan perlindungan hak anak.
”Dalam surat edaran Gubernur terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi dan pelabelan terhadap anak. Oleh karena itu, program ini sebaiknya dihentikan sementara,” ujar Jasra di Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.
Jasra juga menyoroti sarana dan prasarana yang tersedia di barak militer yang dianggap belum layak untuk mendukung proses pendidikan anak. Ia menekankan perlunya perbaikan fasilitas serta evaluasi terhadap pendekatan pelatihan yang digunakan oleh para pelatih.
”Pendekatan militeristik tidak bisa disamakan dengan cara mendidik anak. Dibutuhkan pendekatan yang komunikatif dan menjunjung prinsip perlindungan anak, termasuk penerapan safe child guarding,” ujarnya.
Lebih dari itu, KPAI merekomendasikan agar para pelatih dibekali pemahaman mengenai etika dalam berinteraksi dengan anak, cara berkomunikasi yang tepat, serta pemahaman terhadap psikologi anak.
Jasra juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap anak-anak yang telah mengikuti program tersebut.
Ia berharap perubahan perilaku positif yang tampak seusai pelatihan bukanlah hasil sesaat.
