TANGSELXPRESS – Penurunan nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah (crude oil) menjadi sebesar USD75-85 per barel membuat beban anggaran untuk subsidi BBM di tahun 2024 akan berkurang. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dapat segera diturunkan.
“Dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (19/5) lalu pemerintah menyampaikan asumsi makro RAPBN 2024 dimana nilai tukar rupiah terhadap dolar diusulkan sebesar Rp14.700 – Rp15.300 dan harga minyak mentah menjadi sebesar USD75-85 per barel,” papar Mulyanto seperti dikutip dari laman DPR RI, Senin (22/5/2023).
“Angka-angka asumsi tersebut sudah jauh di bawah kondisi saat harga BBM bersubsidi dinaikkan (September 2022), yakni nilai tukar rupiah sebesar Rp15.500 per dolar AS. Sementara harga minyak mentah dunia lebih dari USD110 per barel,” sambungnya.
Dengan penurunan nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah tersebut artinya beban anggaran untuk subsidi BBM di tahun 2024 ini akan berkurang. Karenanya, ia meminta pemerintah tetap mengalokasikan selisih anggaran tersebut untuk subsidi BBM sehingga harga BBM bersubsidi dapat diturunkan baik untuk solar maupun pertalite.
“Sudah selayaknya harga BBM bersubsidi turun sekarang,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga minta pemerintah segera menerapkan pembatasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Mobil mewah sudah sepantasnya tidak menggunakan BBM bersubsidi. Ia menegaskan, selisih anggaran dari penurunan harga minyak dunia di atas jangan digunakan untuk mensubsidi mobil listrik.
“Kita menolak subsidi untuk membeli barang mewah untuk orang kaya, apalagi untuk kendaraan perorangan milik pribadi, bukan transportasi publik,” tegasnya.
Pasalnya, Mulyanto menilai hakikat subsidi adalah diberikan untuk mereka yang kurang mampu dalam rangka meningkatkan daya beli mereka. Bukan kepada orang kaya yang sudah tinggi daya belinya. “Saat ini masyarakat membutuhkan bantuan untuk dapat bangkit memperbaiki kondisi ekonominya. Terutama bagi masyarakat yang sehari-harinya bekerja di sektor informal yang membutuhkan bantuan subsidi dari pemerintah,” tambah Politisi Fraksi PKS itu.
