TANGSELXPRESS – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membongkar jaringan kejahatan perdagangan orang yang semakin merajalela di Indonesia.
Anggota Komisi III DPR, Johan Budi menjelaskan, satgas TPPO Polri tersebut diminta untuk menindak tegas kasus perdagangan orang yang menjadi momok di Tanah Air, Selasa 13 Juni 2023.
“Satgas TPPO dibentuk untuk menyelesaikan kasus perdagangan orang yang tengah darurat di negara ini. Jadi saya minta jangan gentar saat menumpas habis jaringan mafia ini,” tutur anggota Komisi III DPR, Johan Budi.
Sementara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengatakan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan kasus TPPO.
“Kasus perdagangan orang di Tanah Air meningkat tajam, selain korban mereka juga merusak sendi-sendi moral masyarakat negara kita,” jelasnya.
Dalam rangka memberantas kejahatan perdagangan orang tersebut, Kepolisian melalui Satgas TPPO Polri berusaha menangkap pelaku dan membongkar jaringan mafia perdagangan orang yang ada.
Bahkan, Kepolisian mengajak masyarakat untuk ikut membantu dalam memberantas kejahatan ini dengan melaporkan kejadian yang mencurigakan.
“Kami akan terus bekerja keras dan fokus untuk mengungkap jaringan mafia perdagangan orang. Tidak ada toleransi untuk kejahatan perdagangan orang dan semua pelaku akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Satgas TPPO Polri telah berhasil menangkap beberapa pelaku dan membongkar beberapa jaringan perdagangan orang yang ada di Indonesia. Namun, tetap diperlukan kerja keras dan dukungan dari seluruh pihak untuk memberantas kejahatan perdagangan orang yang merugikan tersebut.
Demikianlah komitmen Satgas TPPO Polri dan Kepolisian untuk memberantas kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Akhirnya, masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan memberantas kasus peredaran orang yang merajalela di Indonesia dan memperbaiki iklim sosial serta ekonomi.
