TANGSELXPRESS- Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka yang berujung pada pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia terus menjadi perhatian publik.
Praktisi hukum tata negara, Turnya, S.H., M.H., menilai persoalan tersebut harus dikaji secara menyeluruh berdasarkan konstitusi, Undang-Undang Pemilu, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Menurut Turnya, perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran tidak seharusnya mengabaikan ketentuan yang berlaku ketika proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 dilaksanakan.
“Persoalan ijazah harus dilihat secara objektif. Jangan hanya menggunakan satu ketentuan hukum, sementara ketentuan lain yang mengatur mekanisme pembuktian pendidikan luar negeri justru diabaikan. Kepastian hukum harus berlaku bagi siapa pun, termasuk Gibran,” ujar Turnya dalam keterangannya, Jumat, (13/11/26).
PKPU 19 Tahun 2023 Mengatur Pengecualian Dokumen Pendidikan
Turnya menjelaskan, Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Namun, ketentuan mengenai dokumen pembuktian kelulusan juga diatur dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 18 ayat (3) PKPU tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri bagi bakal calon yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
“PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 18 ayat (3) merupakan ketentuan yang harus diperhatikan dalam menilai dokumen pendidikan luar negeri. Akan tetapi, penerapannya tetap harus memenuhi kondisi yang ditentukan pasal tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan persyaratan pendidikan minimum dalam undang-undang,” jelasnya.
Menurut Turnya, persoalan yang perlu diuji bukan sekadar ada atau tidaknya dokumen tertentu, melainkan apakah dokumen yang diserahkan memenuhi persyaratan hukum dan telah diverifikasi secara benar oleh lembaga berwenang.
“Ketika penyelenggara pemilu telah melakukan verifikasi dan menetapkan pasangan calon, keputusan tersebut memiliki akibat hukum. Jika kemudian muncul persoalan, penyelesaiannya harus melalui mekanisme yang sah, bukan melalui kesimpulan sepihak,” tegasnya.
Pengunduran Diri Bukan Pengakuan Kesalahan
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI pada Kamis, 12 November 2026. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan keputusan itu diambil atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran pemerintahan.
Turnya mengingatkan bahwa pengunduran diri tidak dapat dengan sendirinya dijadikan bukti adanya pelanggaran hukum.
“Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak identik dengan pengakuan kesalahan. Putusan pengadilan harus dihormati sesuai amar dan akibat hukumnya. Jangan sampai proses politik menimbulkan kesimpulan hukum yang melampaui kewenangan lembaga peradilan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara Pasal 6A ayat (1) mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
“Mandat rakyat melalui pemilu harus dihormati. Namun, penghormatan itu juga harus berjalan bersama prinsip negara hukum. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil dan kepastian hukum,” tambahnya.
Apresiasi Sikap PSI
Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Wakil Ketua Umum Andy Budiman menyatakan menghormati keputusan Gibran dan mengajak elite politik mengakhiri polemik berkepanjangan.
Turnya menilai ajakan tersebut relevan untuk menjaga stabilitas pemerintahan tanpa mengesampingkan proses hukum.
“Saya menghargai sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa dan menghormati proses konstitusional. Jabatan adalah amanah rakyat, sedangkan pengabdian kepada negara tidak harus berhenti ketika seseorang meninggalkan jabatan,” ungkapnya.
Konstitusi Harus Menjadi Pedoman
Turnya menegaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden harus mengikuti Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ia berharap polemik ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat proses verifikasi dokumen pendidikan calon pejabat publik.
“Jangan sampai perbedaan pandangan politik menghilangkan objektivitas hukum. Kita wajib menghormati putusan pengadilan, melindungi hak konstitusional setiap warga negara, dan memastikan seluruh tindakan penyelenggara negara berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
“Kedaulatan rakyat harus dihormati, kepastian hukum harus ditegakkan, dan konstitusi harus tetap menjadi panglima,” pungkas Turnya.
