TANGSELXPRESS- Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026), untuk membahas rencana penerapan pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi negeri (PTN).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Prabowo untuk memperluas akses pendidikan negeri gratis. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya mengatakan ratas secara khusus membahas langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga PTN.
Sejumlah menteri hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Turut hadir Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.
Skema Pendidikan Gratis Masih Dikaji
Menko PMK Pratikno mengatakan rapat membahas sejumlah terobosan Presiden Prabowo dalam pengembangan sumber daya manusia, termasuk perluasan akses pendidikan melalui program pendidikan gratis.
Namun, pemerintah belum menetapkan secara rinci skema pembiayaan maupun waktu penerapan program tersebut.
“Jadi banyak sekali program-program beliau, terobosan luar biasa di bidang pendidikan. Jadi kami dipanggil ratas, nanti bersama menteri lain,” ujar Pratikno.
Sementara itu, Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengatakan pemerintah masih menghitung berbagai opsi penerapan pendidikan gratis, terutama untuk jenjang pendidikan tinggi.
Menurut Brian, Presiden Prabowo memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan investasi pemerintah di sektor pendidikan. Karena itu, pemerintah masih membahas skema, tahapan, cakupan penerima, serta kebutuhan anggaran.
“Kita melihat ini keinginan presiden sangat kuat ingin menginvestasikan pada pendidikan. Nah, ini yang kami sedang lakukan hitungan-hitungan, makanya hari ini ada rapat untuk membicarakan skema-skema, tahapan-tahapan, dan lain-lainnya,” ujar Brian.
Sejumlah Opsi Sedang Dihitung
Brian mengatakan kebutuhan anggaran pendidikan gratis belum dapat ditentukan karena masih bergantung pada cakupan program yang nantinya disepakati pemerintah.
Sejumlah opsi tengah dihitung, termasuk kemungkinan program berlaku bagi seluruh siswa dan mahasiswa, dilakukan secara bertahap, atau menyasar kelompok masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi.
“Ada beberapa hitungan-hitungan, bisa semua siswa, bisa PTN, kemudian bisa barangkali tahapannya seperti apa, atau yang mahasiswa baru dulu, atau yang desil 4 dulu,” kata Brian.
Dengan demikian, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai siapa saja yang akan menjadi penerima maupun kapan kebijakan tersebut mulai diterapkan. Pemerintah masih melakukan perhitungan terhadap berbagai skenario sebelum menentukan bentuk program.
Prabowo Sebelumnya Tegaskan Pendidikan Negeri Harus Gratis
Gagasan pendidikan negeri gratis sebelumnya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam acara puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9/2026).
Saat itu, Prabowo menyatakan biaya pendidikan di sekolah negeri dari tingkat SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus dapat digratiskan. Ia juga menyampaikan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya merealisasikan gagasan tersebut.
Ratas pada Rabu (23/9/2026) menjadi forum pemerintah untuk membahas bagaimana gagasan tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang dapat dilaksanakan.
Selain cakupan penerima dan tahapan pelaksanaan, pemerintah perlu menghitung kebutuhan pembiayaan serta menyesuaikannya dengan kemampuan fiskal dan ruang anggaran negara.
Mendiktisaintek Brian menegaskan bahwa perhitungan kebutuhan anggaran untuk pendidikan tinggi gratis masih berlangsung sehingga belum ada angka pasti yang dapat disampaikan pemerintah.
Dengan demikian, rencana pendidikan negeri gratis mulai SD hingga PTN saat ini masih berada pada tahap pembahasan dan pengkajian skema, belum menjadi kebijakan yang telah diterapkan secara menyeluruh.
