TANGSELXPRESS– Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) menegaskan peran strategis public affairs sebagai jembatan antara korporasi, regulator, dan publik di tengah dinamisnya lanskap kebijakan nasional.
Ketua Bidang Kemitraan PAFI, Arif Reza Fahlepi, mengatakan fungsi public affairs kini tidak lagi sebatas lobi atau komunikasi, melainkan manajemen risiko kebijakan, pembangun reputasi, dan penghubung utama perusahaan dengan pemerintah, legislator, media, serta masyarakat.
“Public Affairs hari ini bukan lagi tentang siapa yang kenal siapa. Ini tentang siapa yang paling siap dengan data, paling paham denyut kebijakan, dan paling cepat membangun jembatan sebelum tembok regulasi berdiri,” ujar Reza.
Menurut Reza, public affairs bekerja untuk memastikan perusahaan mampu mengantisipasi dan merespons perubahan kebijakan publik yang berdampak pada operasional bisnis. Di sisi lain, fungsi ini juga membantu pembuat kebijakan memahami perspektif industri agar regulasi yang dihasilkan seimbang dan aplikatif.
Lebih lanjut Reza mengatakan bahwa PAFI mencatat lima peran utama public affairs dalam organisasi modern. Pertama, manajemen isu dan risiko regulasi melalui pemetaan tren kebijakan dan analisis dampak sebelum regulasi disahkan. Kedua, advokasi berbasis data untuk menciptakan kebijakan yang melindungi konsumen sekaligus menjaga iklim usaha. Ketiga, stakeholder engagement dengan DPR, kementerian/lembaga, asosiasi, NGO, hingga komunitas. Keempat, manajemen krisis dan reputasi saat isu sensitif muncul di publik. Kelima, edukasi kebijakan dengan menerjemahkan regulasi teknis menjadi bahasa yang mudah dipahami.
“Perusahaan yang menempatkan Public Affairs di meja direksi adalah yang mampu mengubah risiko regulasi menjadi peluang kolaborasi. Tugas kami memastikan suara industri didengar dengan cara etis, transparan, dan berbasis kepentingan publik,” tambah Reza.
Reza menekankan tantangan terbesar ke depan adalah literasi. Yakni literasi regulator terhadap realitas industri, dan literasi korporasi terhadap arah kebijakan negara. “Public Affairs adalah penerjemah di antara keduanya. Kalau fungsi ini lemah, yang rugi bukan hanya perusahaan, tapi juga ekosistem kebijakan Indonesia,” katanya.
Reza menyebutkan bahwa perusahaan dengan fungsi public affairs yang kuat lebih siap menghadapi perubahan regulasi mendadak dan memiliki tingkat kepercayaan pemangku kepentingan lebih tinggi. Sebaliknya, absennya strategi public affairs kerap membuat korporasi reaktif dan kehilangan legitimasi sosial.
Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) merupakan forum profesional lintas sektor yang fokus pada peningkatan kapasitas, etika, dan kolaborasi antara korporasi dengan pemangku kebijakan publik di Indonesia.
