TANGSELXPRESS – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penyisiran ulang terhadap data sekitar 62,7 juta penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan diterima oleh sasaran yang tepat sekaligus memperkuat tata kelola program agar lebih akurat dan efektif.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan evaluasi tersebut dilakukan setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam pendataan penerima manfaat. Salah satunya adalah indikasi adanya satu sekolah yang dilayani oleh lebih dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sehingga berpotensi menimbulkan data penerima ganda.
“Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir itu sekitar 62,7 juta penerima manfaat. Kami sisir betul-betul, karena ternyata ada satu sekolah yang dilayani dua SPPG, kami lihat, ‘Oh ada indikasi nih bisa jadi dobel’,” ujar Agustina usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Agustina, pembenahan data menjadi prioritas utama kepemimpinan baru BGN. Setelah proses verifikasi data penerima manfaat selesai, lembaganya akan melanjutkan penataan basis data seluruh SPPG yang telah beroperasi.
“Jadi yang pertama kami perbaiki, 63 juta itu beneran enggak sih. Kalau itu berapa yang benar, lalu berapa yang seharusnya kami berikan,” katanya.
Ia menambahkan, hasil verifikasi akan menjadi dasar untuk menentukan wilayah dan kelompok penerima yang perlu diprioritaskan dalam penyaluran Program MBG.
“Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana yang memang harus kami dahulukan. Itu yang sekarang menjadi tugas kami,” lanjutnya.
Selain memverifikasi data penerima manfaat, BGN juga melakukan pengecekan terhadap sekitar 27.469 SPPG yang telah beroperasi. Seluruh titik layanan akan diverifikasi secara langsung, termasuk melalui sistem geo-tagging atau penandaan lokasi, guna memastikan keberadaan dan operasionalnya sesuai dengan data yang tercatat.
“Itu benar-benar kami mau cek, nanti kami akan bikin database untuk penerima manfaat, database untuk SPPG, dan sebagainya. Data itu sangat penting, itu pembenahan pertama saya,” ujar Agustina.
Ia mengungkapkan, selama ini penentuan lokasi SPPG lebih banyak didasarkan pada ketersediaan titik layanan dibandingkan kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena itu, BGN akan melakukan penataan ulang agar distribusi layanan lebih merata dan sesuai kebutuhan.
“Pokoknya siapa yang punya titik, itu yang dikasih. Titik yang sekarang sudah terlanjur ada itu kami rapikan betul-betul,” ucapnya.
Agustina menambahkan, pembenahan data penerima manfaat dan SPPG juga akan menjadi landasan dalam penyusunan skema insentif yang lebih adil bagi penyelenggara layanan. Dengan basis data yang lebih akurat, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
