JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di seluruh institusi negara. Penegasan tersebut disampaikan di tengah penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah dilakukan tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya, termasuk adanya dugaan keterlibatan oknum di lingkungan Kejaksaan Agung.
Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo sejak awal masa pemerintahannya telah berulang kali mengingatkan seluruh aparatur negara untuk segera melakukan pembenahan dan membersihkan diri dari praktik korupsi sebelum aparat penegak hukum mengambil tindakan.
“Beliau berulang kali mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan, khususnya para aparatur negara, agar segera berbenah dan membersihkan diri sebelum tindakan penegakan hukum atau pembersihan itu dilakukan,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat, 10 Juli.
Menurut Prasetyo, Presiden memandang korupsi sebagai salah satu persoalan terbesar yang harus ditangani secara serius tanpa pandang bulu. Karena itu, seluruh lembaga negara didorong untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan integritas, serta memastikan pelayanan publik terbebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
“Bapak Presiden, sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, terus menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu pekerjaan rumah terbesar bangsa ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan publik terhadap penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditangani tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya. Perkara tersebut berkaitan dengan tata kelola batu bara, pengembangan perkara PT Asabri (Persero) dan Jiwasraya, serta penyelesaian kewajiban utang PT CBS kepada PT KNI.
Dalam proses penyidikan, aparat telah melakukan penggeledahan di 13 lokasi di Jakarta dan sekitarnya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti.
Kasus tersebut juga memunculkan dugaan keterlibatan oknum pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun hingga kini, proses penyidikan masih berlangsung dan aparat penegak hukum belum menyampaikan kesimpulan akhir mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Prasetyo menegaskan pemerintah menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan tidak akan mencampuri kewenangan aparat penegak hukum.
“Kita semua menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kepolisian. Kita juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif,” katanya.
Ia menambahkan, berbagai tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi tidak boleh mengurangi semangat pemerintah maupun masyarakat untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kondisi ini justru harus menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas seluruh penyelenggara negara.
“Namun demikian, apa pun tantangan yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh patah semangat. Kita harus terus memperbaiki tata kelola, memperkuat integritas, dan membangun pemerintahan yang bersih,” ujar Prasetyo.
