JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mulai menyiapkan langkah nasional untuk menghadapi ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan melanda Indonesia mulai pertengahan 2026. Pemerintah memberi perhatian khusus terhadap potensi kemarau panjang, krisis air, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi El Nino mulai berdampak ke Indonesia sejak Juni 2026 dan berpotensi berlangsung hingga Maret atau Mei 2027. Fenomena tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau lebih panjang, suhu udara meningkat, serta curah hujan menurun di sejumlah wilayah.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fatani mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar langkah mitigasi dilakukan lebih dini guna mengurangi dampak El Nino.
“Bapak Presiden memberikan arahan kepada BMKG agar memperkuat operasi modifikasi cuaca sehingga kita dapat mengantisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino sebaik mungkin,” kata Faisal dalam keterangannya, dikutip Minggu 24 Mei.
Salah satu strategi utama yang disiapkan pemerintah adalah memperluas operasi modifikasi cuaca (OMC) di berbagai wilayah rawan kekeringan. Program tersebut akan dilakukan secara bertahap untuk menjaga ketersediaan air di waduk, bendungan, embung, hingga kawasan tangkapan air selama musim kemarau.
Menurut Faisal, langkah itu menjadi penting karena El Nino diperkirakan dapat menurunkan cadangan air nasional, khususnya di wilayah pertanian dan daerah yang bergantung pada curah hujan.
“El Nino dapat menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan lebih kering,” ujarnya.
Selain menjaga ketahanan air, pemerintah juga memperkuat upaya pencegahan karhutla yang diperkirakan meningkat selama musim kering. BMKG bersama kementerian terkait mulai memetakan titik panas atau hotspot di daerah rawan kebakaran, terutama di lahan gambut kawasan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Sebanyak enam provinsi menjadi prioritas pengawasan karena memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran lahan gambut, di antaranya Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
“Terdapat enam provinsi yang menjadi fokus pengendalian karhutla, di antaranya Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan,” kata Faisal.
Pemerintah juga memanfaatkan data kondisi air tanah dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan waktu pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Jika permukaan air di lahan gambut berada di bawah batas aman, hujan buatan akan segera dilakukan guna menjaga kelembapan lahan agar tidak mudah terbakar.
BMKG memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Karena itu, pemerintah mulai mempercepat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar dampak El Nino tidak mengganggu sektor pangan, energi, maupun kesehatan masyarakat.
Langkah antisipasi dini tersebut dinilai penting mengingat fenomena El Nino sebelumnya pernah memicu kekeringan berkepanjangan, penurunan produksi pangan, hingga kabut asap akibat karhutla di berbagai wilayah Indonesia.
